Setya Novanto (Setnov) melalui kuasa hukumnya Maqdir Ismail, mempertanyakan tiga nama politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yakni Yasonna Laoly, Ganjar Pranowo dan Oliy Dondokambay, didalam dakwaan terhadap Setnov, yang dibacakan oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Keetiga nama tersebut tidak masuk didalam dakwaan terhadap Setnov.
Sebelumnya Maqdir mengatakan, ketiga nama tersebut ada pada surat dakwaan terdahulu, yakni dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.
Ketiga nama tersebut didakwa oleh Jaksa KPK menerima suap dari proyek pengadaan dana Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), ketiga nama tersebut saat menerima uang suap itu masih menjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, priode 2014 -2019.
Akan tetapi didalam dakwaan terhadap Setnov, yang dibacakan oleh Jaksa KPK pada sidang pertama Setnov digelar 13 Desember 2017, dipengadilan Tipikor Jakarta, ketiga nama tersebut tidak disebutkan dalam surat dakwaan itu, malah nama ketiganya juga tidak terdapat didalam surat dakwaan jaksa. Lalu kemana nama ketiga politisi PDIP itu raibnya ?. Pada hal ketiganya ditengarai turut menikmati aliran korupsi dana proyek pengadaan e-KTP, sehingga merugikan Negara lebih kurang Rp 3,2 triliyun.-
Walaupun Jaksa Penuntut Umum KPK, Irene Putrie dalam menjawab pertanyaan pengacara Setnov mengatakan, perbedaan materi dakwaan Novanto dan tiga terdakwa sebelumnya merupakan hal yang wajar, sebab dalam menyusun setiap dakwaan, jaksa akan focus kepada rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
Dalam dakwaan splitsing (pemisahan berkas perkara) itu, Jaksa akan focus pada perbuatan terhadap terdakwa tertentu, Jadi, rangkaian cerita untuk terdakwa tertentu akan focus kepada Novanto, pada dakwaan Irman akan difokuskan ke Irman dan itu biasa. Kata Irine, dalam penjelasannya.
Benarkah demikian, seperti yang disebutkan oleh Jaksa KPK tentang tidak dicantumkannya nama tiga politisi PDIP, Yasonna Laoly, Ganjar Pranomo dan Oliy Dondokambay didalam dakwaan Novanto. Karena Jaksa KPK focus terhadap Novanto saja.
Bagi setiap orang yang mengerti tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP), apa yang disebutkan oleh Jaksa KPK tersebut, kemungkinan dapat untuk dipahami dan dimengerti, kendatipun bahwa hukum tentang KUHAP memiliki potensi untuk diperdebatkan, karena masih terdapat celah kelemahan dari hukum KUHAP tersebut.
Tapi bagi masyarakat awam, termasuk Setnov, tentu akan meragukan keterangan yang diberikan oleh Jaksa KPK tersebut. Karena kasus dugaan korupsi dana proyek pengadaan e-KTP, merupakan korupsi berjemaah, yang melibatkan banyak orang. Tentu setidaknya setiap dakwaan mencamtumkan nama nama orang yang terlibat dalam kasus korupsi itu. Termasuk nama Yasonna Laoly, Ganjar Pranowo dan Oliy Dondokambay.
Dengan hilangnya nama ketiga politisi PDIP dalam surat dakwaan untuk Setnov, wajar saja Jika Setnov merasa bahwa dirinya dizholimi, Setnov diperlakukan tidak adil oleh KPK. Hal itu pernah dikatakan oleh Setnov sebelum dirinya ditangkap oleh KPK.
Ketidak adilan itu dirasakan oleh Setnov, mulai dari disebut sebutnya nama Ketua DPR RI non aktif itu dalam pusaran arus Korupsi dana proyek pengadaan e-KTP. KPK melakukan pemblokiran rekening atas namanya, kemudian mencekal pihaknya untuk berpergian keluar negeri, sampai menentapkan dirinya sebagai tersangka dua kali.