Sejak pemerintahan presiden Jokowi di tahun 2014, upaya pemerintah dalam percepatan pengembangan sumber daya manusia (SDM) lebih difokuskan.
Hal ini bisa diamati dari pembagian kementerian bidang pendidikan dibagi menjadi dua, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).
Dan satu lagi kementerian yang bertugas untuk pengembangan SDM, yakni Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), yang sebelumnya kita kenal dengan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra).
Ketiga kementerian ini diharapkan mampu membentuk SDM Indonesia yang berkualitas dan maju. Melalui peningkatkan mutu pendidikan nasional dan penerapan program-program kebijakan terkait pendidikan.
Selaku rakyat yang bekerja dalam dunia pendidikan, tentu saja berita-berita hingga kebijakan dalam pendidikan kurang lebih selalu teramati hingga ditelaah. Terutama, upaya dan atau kebijakan pemerintah dalam hal pengembangan kualitas guru.
Jujur saja, terkadang terlintas dalam pikiran bahwa sepertinya negara ini tidak percaya bahwa guru adalah salah satu pihak utama yang berperan penting dalam pembentukan SDM Indonesia.
Ya, pembicaraan tentang status guru belum juga final hingga saat ini. Seperti halnya, isu tentang guru honorer. Dalam beberapa wacana, saat ini Indonesia sangat kekurangan tenaga pengajar atau guru.
Di beberapa daerah di Indonesia, yang melakukan proses pembelajaran di kelas, masih ada yang dilakukan oleh bukan dari profesional guru. Tetapi dari pihak lain, seperti TNI. Di sisi lain banyak orang yang berstatus guru (honorer) yang memperjuangkan status mereka sebagai guru.
Tulisan ini difokuskan terkait kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas guru.
Beberapa waktu lalu mencuat berita tentang rencana menteri Puan Maharani (Kemenko PMK) untuk mengundang guru dari luar negeri. Berita ini pun tersebar luas dengan pelintiran "mengimpor guru" Sehingga menuai kontroversi di masyarakat.