Melalui karyanya yang berjudul Anarchy State and Utopia, Robert Nozick menghidupkan kembali konsep keadaan alamiah milik Locke dan menolak tradisi utilitarian serta tradisi legal-positivism yang pada abad ke-19 dan abad ke-20 mendominasi pemikiran filsafat hukum di dalam sistem politik Inggris dan Amerika. Nozick menggambarkan bahwa suatu bentuk pemerintahan yang bisa merebut 'persetujuan' dari setiap individu-individu di dalam masyarakat tanpa ada paksaan. Hal penting dalam argumentasi Nozick adalah teori yang disebutnya sebagai teori "negara minimal" atau biasa disebut juga sebagai teori "negara anjing penjaga". Teori ini masuk ke dalam teori liberal klasik dan memiliki makna bahwa negara hanya sebatas melindungi warga negaranya dari tindakan kekerasan, pencurian, penipuan, dan menegakkan kontrak.
Untuk melihat bagaimana teori ini dibangun, kita harus mulai dari pelegitimasian "negara minimal" versi Nozick. Nozick mengadopsi pandangan kant bahwa "individu adalah tujuan akhir, bukan sekedar alat". Individu adalah akhir dalam dirinya sendiri, memiliki hak-hak alamiah tertentu. Artinya, terdapat batasan-batasan ("efek samping") bagi suatu tindakan : tidak ada tindakan yang diperbolehkan mengganggu hak-hak manusia yang fundamental. Di antara hak-hak fundamental ini adalah hak untuk tidak dibunuh atau disakiti. Pada dasarnya; tak seorang pun boleh 'dikorbankan' untuk orang lain. Pembatasan tindakan lantaran tidak bolehnya hak-hak manusia diganggu, kalau begitu menjadi penyebab larangan mengagresi hak orang lain.
Konsep milik Nozick pada dasarnya adalah konsep milik Locke yang lebih diperbaharui. Ia berpendapat bahwa keadaan yang alamiah, pada dasarnya tidak nyaman. Hal ini dikarenakan cost yang diperlukan setiap individu dalam menegakkan haknya akan menyebabkan terbentuknya "perhimpunan perlindungan bersama" melindungi dan menegakkan hak-hak kliennya. Perhimpunan-perhimpunan ini akan mengeluarkan kekuatannya sedemikian besar sehingga akan mengeluarkan kekuatannya sedemikian besar dan akan bersifat dominan pada akhirnya menjadi suatu "monopoli" alamiah. Dominasi ini diakibatkan oleh proses-proses "tersembunyi" yang didasarkan pada transaksi secara sukarela. Dikarenakan sifatnya sukarela, maka tentu akan ada orang-orang "bebas" yang lebih memilih melindungi dirinya sendiri, dari pada masuk ke dalam perhimpunan. Kemudian lambat laun orang-orang ini akan tetap masuk (baik dipaksa atau tidak) ke dalam perhimpunan yang sudah dominan di dalam suatu teritorial tersebut. Perhimpuanan pun akan menawarkan ganti rugi kepada orang "bebas" tadi, atas pelanggaran hak yang terjadi karena dipaksa menjadi anggota perhimpunan.
Lembaga yang dominan ini bukan negara, karena dia tidak mengklaim monopoli tentang siapa yang legitum untuk boleh memakai kekuatan dalam menyelesaikan perselisihan, tidak juga dia berkewajiban untuk melindungi semua orang yang tinggal di dalam teritorialnnya. Namun begitu, sekali saja transisi dibuat untuk mencakup kedua elemen ini, maka kita akan sampai kepada bentuk negara minimal. Jadi bagaimna cara lembaga pelindung yang dominan ini bergerak memperoleh monopoli terhadap kekuasaan dan melindungi semua yang tinggal di teritorialnnya?
Ketika lembaga pelindung ini dominan tapi belum monopoli teritorialnya, akan muncul banyak konflik 'perbatasan' antar lembaga/perhimpunan di wilayah tersebut. Untuk menyelesaikannya, di sini Nozick mengambil bentuk penyelesian prosedural mengenai pelintasan-batas antara pihak-pihak yang berada di bawah pemeliharaan lembaga pelindung dominan dan lembaga pelindung independen lain yang tidak berada di bawah pemeliharaannya namun tinggal di teritorialnya.
Lanjut Nozick, belum ada negara yang memiliki peran seluas perhimpunan tadi, karena negara sendiri pasti memiliki kecendurunagan "untuk memaksa" namun tidak menyediakan ganti rugi, ataupun memilih untuk memiliki peran dalam "transaksi sukarela" antara dirinya dengan warga negara. Dari sebuah keadaan anarki yang didesak oleh pengelompokan-pengelompokan secara spontan, perhimpunan perlindungan bersama, pembagian kerja, tekanan pasar, skala ekonomi, dan kepentingan pribadi, maka akan muncul "sesuatu" yang banyak persamaannya dengan "negara minimal" atau sekelompok "negara minimal" dengan garis batas geografis yang jelas.
Teori negara minimal milik Nozick, tak lain berfokus pada hak-hak individual yang dimiliki warga negara. Nozick yang menolak ajaran utilitarianisme beranggapan bahwa utilitarianisme justru mengorbankan kebebasan atau hak individu demi memberikan kebahagian dan manfaat bagi kaum mayoritas. Tanpa perimbangan kemungkinan, bahwasanya bisa saja hak-hak individu itu adalah satu-satunya kehidupan yang mereka miliki. Scott Davidson menguraikan maksud dari teori Nozick ini bahwa :
"Peran negara dalam teori negara minimal ini terbatas kepada penegakan dasar moral (hak untuk tidak dibunuh, diserang, dirampok, ditipu, hak untuk menyimpan dan melepaskan harta, hak untuk memperoleh, hak atas pelaksanaan kontrak, hak untuk berbuat sebebasnya sepanjang tidak melanggar kebebasn atau hak sama yang dimiliki oleh orang lain), dengan cara menghukum hak, memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada korban, dan menyelesaikan sengketa maupun konflik yang terjadi. Seandainya, negara melampaui peran di atas, seperti memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya, maka negara dianggap tidak bermoral, karena dengan tindakan tersebut, negara dianggap mengurangi hak warga negaranya untuk bertindak. Teori Nozick dianggap Davidson sangatlah teoritis, dan apabila diterapkan di negara-negara yang bercorak liberal dan kapitalis, hanya akan menambah ketimpangan sosial yang sudah ada. Namun di sisi lain, Davidson juga menyetujui konsep Nozick yang pada dasarnya memaksimalkan kebebasan individu yang telah tersedia, akan tetapi konsep ini masih ditambahkan oleh Davidson, bahwa "kebebasan individu" yang dimiliki oleh warga negara hanya akan "sangat maksimal" apabila negara tidak ada.