Dari pendekatan hukum alam, secara kodrati perubahan adalah keharusan, kepastian yang tidak dapat dicegah dihindari atau ditolak. Tidak ada sesuatu yang tidak berubah, termasuk Indonesia sebagai suatu negara, tak luput dari perubahan itu. Dalam kaitan tujuan pembentukan negara, perubahan itu adalah untuk membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Dalam kaitan itu, misi yang diemban pemerintah cukup jelas yaitu melindungi seluruh warganegara dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekarang masalahnya, apakah pembangunan nasional dan hasil yang dicapai telah menuju sasaran yang telah ditetapkan? Dari berbagai pendapat yang diserap dari masyarakat, ternyata mereka menyatakan bahwa perubahan belum hadir dalam kehidupan kebangsaan kita. Masyarakat adil makmur belum mereka rasakan.
Banyak hal yang kontradiktif dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Katanya negara kita kaya raya, namun ternyata rakyat miskin masih banyak, hutang menumpuk, bahkan masuk katagori peringatan sebagai negara gagal. Di mana letak kesalahannya? Menurut Daft (2005:659) dalam bukunya The Leadership Experience mengatakan, “Change is the leadership responsibility”, perubahan adalah tanggungjawab kepemimpinan. Artinya kalau perubahan belum hadir, itu karena masalah pemimpin, kepemimpinan.
Oleh sebab itu memilih pemimpin ke depan harus benar-benar pemimpin yang memiliki kompetensi dan berjiwa pendobrak. Untuk itu memilih pemimpin bukan dengan cara untung-untungan atau asal-asalan. Pemilihan harus berbasis pengalaman, pengetahuan dan bakat sebagai pemimpin perubahan yang berani mengambil risiko dan selalu berorientasi untuk mengubah nasib bangsanya menjadi lebih baik lagi.
*artikel diambil dari buku Pengalaman, Pemikiran dan Tindakan - Wiranto
