Lihat ke Halaman Asli

Wini Rahayu

Mahasiswi

Belanja Negara sebagai Bagian dari Instrumen Kebijakan Fiskal

Diperbarui: 16 Juli 2023   08:57

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Bincang#UangKita Bersama Komunita Kemenkeu

Apa itu Fiskal? Merupakan suatu instrument keuanga publik untuk mempengruhi kerja sisitem ekonomi untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi. Sedangkan APBN  adalah rencana tahunan negara yang sudah disetujui DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai wakil masyarakat. Komponen APBN: Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan.

Topik yang akan kita bahas mengenai Belanja Negara

Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah-UU APBN. Belanja pemerintahan pusat terbagi menjadi dua yaitu

  • menurut fungsi adalah belanja pemerintahan pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, pertahanan, lingkungan hidup, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perumahaan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, agama, perlindungan sosial, pendidikan
  • Sedangkan, menurut jenisnya, belanja pemerintahan pusat digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanjabelanja lain-lain. 

APBN berperan penting  untuk menavigasi ekonomi agar stabil, tumbuh, dan terdistribusi secara adil. 3 fungsi utama kebijakan fiskal dan APBN

  • Stabilisasi (Makroekonomi)
  • Alokasi (sumber daya yang efisien untuk mendukung agenda pembangunan)
  • Distribusi (Keadilan untuk kesejahteraan) 

Belanja bukan sekedar angka, namun arah kebijakan yang utama

Indonesia yang bercita-cita menjadi negara High-Income 2045, tentunya kebijakan fiskal dapat mengarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Terdapat 3 tahap yaitu,

• Fokus kebijakan jangka pendek (pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi), dimana peran kebijakan APBN disini sebagai stabilisas dan persoalan mendesak seperti stunting dan Kemsikinan ekstrem)

• Fokus kebijakan Jangka Menengah-Panjang ( Human Capital Gap, Infrastructure Gap, dan Institutional Gap) peran kebijakan APBN disini untuk percepatan reformasi struktural

• Transformasi Ekonomi, sebagai titik kunci untuk meningkatkan produktivitas denngan mengubah struktur perekonomian dari lower productivity ke higer productivity atau dengan meningkatkan produktivitas di dalam sektor tersebut.

Ditengah risiko ketidakpastian perekonomian global APBN dioptimalkan sebagi Shock Absorber, ditengah volatilitas harga komoditas dan risiko ketidakpastian global yang esklatif APBN harus Waspada, Antisipatif, dan Responsif.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline