Lihat ke Halaman Asli

Willem Wandik. S.Sos

ANGGOTA PARLEMEN RI SEJAK 2014, DAN TERPILIH KEMBALI UNTUK PERIODE 2019-2024, MEWAKILI DAPIL PAPUA.

Willem Wandik: Demokrat Itu Politik Jalan Tengah, Gereja & Demokrasi Satu Nafas

Diperbarui: 13 Januari 2024   07:47

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

sumber: galery willem wandik

WillemWandikOfficial - Gereja di Tanah Papua adalah pilar keimanan yang menjaga nilai moral dan spiritual segenap rakyat dan para pemimpin di Tanah Papua untuk berpegang teguh pada tujuan ensensi kehidupan manusia di Tanah Papua, yaitu "hadir membawa damai dan terang di bumi Cenderawasih".. Dalam sejarahnya, kehadiran dan peran gereja di Tanah Papua, telah secara nyata banyak mendatangkan transformasi sosial yang membawa "kasih dan damai" di tanah ini..

Partai Demokrat di Tanah Papua, sebagai partai "jalan tengah" yang moderat dan religius, menjadi entitas politik yang relevan dengan jalan perjuangan dan pelayanan Gereja di Tanah Papua.. Tidak mudah bagi gereja untuk mentransformasi, karakter masyarakat asli Papua yang hidup dalam tradisi perang suku pada masa lalu, kemudian Injil dan Gereja hadir menjadi "juru damai dan keselamatan" yang merubah tradisi suku-suku perang, menjadi pusat-pusat pelayanan Injil, yang menghadirkan "cinta, kasih dan damai", sehingga membentuk peradaban Tanah Papua yang dapat menerima perubahan dari luar..

Perjalanan kehidupan demokrasi di Tanah Papua hadir dengan pasang surut.. Tidak jarang strategi kebijakan nasional yang diterapkan di Tanah Papua selama beberapa dekade, ikut mempengaruhi situasi sosial di tanah ini.. Sejarah Tanah Papua sejak pra-integrasi 1969 (masa kolonial belanda) telah menyerah menerapkan operasi militer di seluruh Tanah Papua, dimana pemerintah kolonial menggantinya dengan politik etis..

Dalam penerapan politik etis tersebut, telah banyak "para penginjil" yang dikirim ke wilayah tersulit di pedalaman Tanah Papua, tidak jarang pula dari kebanyakan para penginjil ini ikut tewas ketika berhadapan dengan suku suku asli yang masih menolak kehadiran agama..

Satu-satunya dosa besar para pemimpin Republik di Tanah Papua, yang membekas sampai hari ini, menimbulkan kebencian dan kemarahan, dari generasi ke generasi adalah penerapan operasi militer untuk menghadapi gejolak di Tanah Papua..

Ditengah-tengah konflik berdarah yang tidak kunjung usai, gereja selalu hadir ditengah tengah rakyat Papua, untuk menghadirkan kedamaian.. Bahkan dalam konflik yang dirangkum sejak akhir 2018 (dipicu dari tragedi Istaka Karya) sampai hari ini, banyak dari kalangan pendeta dan gembala ikut menjadi korban tewas dalam konflik yang terjadi antara aparat militer dan gerakan milisi bersenjata.. Sebab sesulit apapun tantangan yang dihadapi, gereja akan selalu berdiri di sisi kemanusiaan dan kemuliaan Tuhan untuk menghadirkan "Cinta dan Damai" di Tanah Papua..

Lagi-lagi sejarah tidak pernah berubah di Tanah Papua, dimana gereja selalu hadir disepanjang peristiwa konflik, baik pada masa lalu, maupun apa yang sedang terjadi dalam peristiwa masa kini.. Anak Anak Tuhan di Gereja selalu bekerja tanpa memperdulikan nyawa mereka, demi pelayanan terhadap umat Tuhan yang membutuhkan "cinta dan damai" di hati mereka..

Pilihan untuk para penyelenggara negara, yang berasal dari proses demokrasi, baik itu Gubernur, Bupati, Dewan Daerah, sampai kepada Dewan Rakyat di Pusat, berusaha menggunakan kemampuan diplomasi politik dan otoritas negara yang melekat pada peran jabatan yang dimilikinya untuk terus menjaga situasi damai dan tenteram di Tanah Papua..

Dalam rentang pengabdian kami, selama 10 tahun mewakili Tanah Papua di Panggung Parlemen Senayan, ada begitu banyak catatan keberatan yang telah kami sampaikan baik secara resmi melalui Fraksi Partai Demokrat, maupun melalui hak hak konstitusional kami dalam ruang ruang Rapat Kerja bersama mitra Pemerintah Pusat..

Kami begitu menghargai dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua Fraksi FPD di senayan, dan juga peran Ketum AHY dan Bapak Presiden RI ke 6, Bapak SBY, yang telah memberikan kami hak otonomi seluas luasnya sebagai Pejabat Politik di Parlemen untuk menyuarakan pikiran pikiran solutif dan konstruktif demi melindungi kepentingan rakyat kami di Tanah Papua..

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline