Oleh: Willem Wandik S.Sos
Pandemi Covid 19 telah menghadirkan perubahan yang tidak pernah di duga pada semua aspek kehidupan manusia secara meluas (human being world wide)..
Naluri bertahan hidup, mencegah untuk tidak tertular penyakit (morbiditas) hingga menanggulangi masalah darurat klinis pasien yang terinfeksi dengan terus memperbaiki "health care system" di seluruh negara terkena dampak, menjadi standar kebijakan yang di dorong oleh banyak otoritas pemerintah disetiap negara..
Memang tidak mudah menerapkan standar kebijakan di populasi masyarakat dunia yang beragam, dimana setiap negara memiliki masalah regional yang mempengaruhi seberapa efektif kebijakan Pemerintah negaranya berjalan sesuai tujuan rumusan kebijakan, dengan outcome yang clear dan terukur (goals), yaitu tercapainya pengendalian penularan dan menurunnya risiko kematian akibat Covid (morbiditas menurun dan terkendali, serta fatalitas/mortalitas dapat diturunkan secara siginifikan)..
Oleh karena itu, menyikapi keputusan pemerintah untuk melakukan penerapan "new normal life" atau dalam bahasa yang sederhana, "cara hidup baru", harus memperhatikan beberapa syarat penting, yang wajib diterapkan.. Sebab, status Pandemi Covid 19 di Indonesia, belumlah menunjukkan tanda tanda mengalami penurunan kasus (bahkan peak-nya belum terlihat), terlebih lagi risiko untuk menghadapi "second wave pandemi" begitu besar di Indonesia, seperti yang dilansir oleh WHO..
Diagnosis pertama, atas penerapan kebijakan new normal di Indonesia adalah aspek data yang kredibel tentang pencatatan kasus (data surveilans), temuan kasus hasil pelacakan (base on screening dengan alat ukur yang presisi/false negatif/false postif yang rendah/gold standar parameter), yang harus dipastikan terlebih dahulu oleh otoritas kesehatan di setiap Daerah.. Pentingnya data kasus dan hasil pelacakan yang kredibel, adalah untuk memberikan "point of view" kepada Pemerintah, tentang daerah mana saja yang masih berada pada zona "risiko tinggi" penularan Covid, zona moderat, dan bahkan zona risiko rendah..
Letak persoalan pada aspek ini, begitu mengkhawatirkan kita semua, dan juga banyak diamini oleh kalangan pakar dan praktisi kesehatan, dan semoga "koreksi ini" dapat di dengar oleh Pemerintah sebagai masukan yang berharga..
Contoh kasus di Surabaya, dapat memberikan setidak tidaknya referensi "best practice" kepada Pemerintah Pusat, bagaimana secara berulang ulang Gubernur Jatim mendeclare melalui pernyataan Konfress ke publik, bahwa peningkatan kasus di Surabaya dan sekitarnya, merupakan hasil dari perluasan uji swap test (PCR) terhadap cluster kelompok berisiko tinggi (risti) terpapar dengan kasus positif..
Pertanyaan yang paling mendasar untuk dijawab oleh Pemerintah, apakah penerapan uji screening swap test yang dilakukan di Surabaya dan sekitarnya, juga diterapkan di Kota/Kabupaten/Provinsi lainnya di berbagai daerah di Indonesia? Jawabannya pun sampai saat ini tidak pernah dapat di jelaskan..
Faktanya, banyak daerah dengan temuan kasus positif, dibiarkan begitu saja (sebatas pencatatan data, ala kadarnya), konfirmasi swap test hanya dilakukan kepada mereka yang memiliki gejala klinis berat, sedang banyak dari mereka dengan tanpa gejala atau periodisasi inkubasi yang beragam, dibiarkan begitu saja tanpa menerapkan standar screening swap test.. Hasilnya pun bisa ditebak, data kasus dan hasil pelacakan konfirmasi kasus, di berbagai daerah di Indonesia, sebagian besar tidak mampu melacak kondisi kasus yang sebenarnya..
Bahkan banyak tim pakar kesehatan yang menduga bahwa Covid 19 di Indonesia banyak yang under reported..