Wakil Bangsa Papua - Dibulan Desember ini terjadi banyak peristiwa yang cukup menguras "energi dan air mata" di Tanah Papua, ketika 19 orang pekerja infrastruktur tewas ditembak di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, serta merta memantik reaksi keras dari berbagai kalangan di Jakarta, termasuk perintah untuk melakukan operasi sapu bersih kelompok bersenjata (TPN-OPM) oleh Presiden, yang diamini pula oleh ketua DPR RI.
Namun seiring berjalannya waktu, pelaksanaan operasi sapu bersih tersebut, menyisakan banyak dampak kepada warga sipil yang tidak terkait dengan gerakan konflik bersenjata. Sebut saja dalam laporan yang dihimpun dari masyarakat di wilayah Nduga, warga Mbua yang bernama Yulianus Tabuni yang ternyata menjabat sebagai seorang Majelis Gereja di Kemah Injili (Kingmi), ikut menjadi korban salah tembak, dalam operasi pengejaran kelompok bersenjata.
Yulianus Tabuni bekerja setiap hari mengurus kolekte gereja, dirinya ditembak oleh aparat keamanan saat sedang berada di dalam gereja, tanpa alasan yang jelas. Selain korban bernama Yulianus Tabuni, juga terdapat 3 korban lainnya dari warga sipil yang tidak terlibat dalam kelompok bersenjata, totalnya 2 dari Distrik Mbua dan 2 lainnya dari Distrik Yigi.
Dalam kesempatan yang lain, Kapolri Tito Karnavian menjelaskan status terkini kondisi pengejaran Kelompok Bersenjata di daerah Nduga, pada tanggal 27 Desember 2018, di Mabes Polri, bahwa hingga kini satupun dari pelaku penembakan yang terlibat dalam gerakan Kelompok Bersenjata, tidak satupun yang tertangkap.
Penjelasan Kapolri ini telah mengkonfirmasi hasil temuan dilapangan, bahwa yang tewas dalam pengejaran aparat sejauh ini justru berasal dari masyarakat sipil yang tidak terkait dengan gerakan Kelompok Bersenjata, termasuk tewasnya seorang pengurus Gereja di Daerah Mbua.
Menyikapi dampak meluasnya konflik bersenjata yang justru mengorbankan warga sipil biasa yang tidak bersalah, memberikan beban moral kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe, untuk segera mengambil sikap, memberikan input kebijakan kepada Pemerintah Pusat untuk menghindari jatuhnya korban yang tidak diperlukan, apalagi menembak dan membunuh orang orang yang tidak terkait dengan Gerakan Bersenjata.
Akar masalah yang selalu tidak pernah terurai di Tanah Papua, ketika "dendam dan kebencian" terus bergerak seperti siklus yang tidak pernah berkesudahan, ketika anak-anak, sanak family, mama-mama, pace, kaum pemuda, melihat anggota keluarganya tewas dibunuh, bahkan mereka tahu betul bahwa anggota keluarganya tidak pernah terlibat dalam kegiatan bersenjata, justru menjadi korban konflik, ditembak dan dibunuh oleh aparat keamanan, maka siklus kekerasan seperti ini, dipastikan akan terus berlanjut dimasa-masa mendatang, karena hadirnya "kebencian dan dendam" yang terus berulang.
Kemudian dalam upaya untuk meredakan ketegangan yang terjadi di Tanah Papua, secara bersama-sama, Gubernur, DPRP, Jajaran TNI, Polri, dan Kejaksaan kemudian mengambil langkah inisiatif pada tanggal 28 Desember 2018, tepatnya pukul 10.35 sampai dengan 12.20 WIT, bertempat di Dinning Room Gedung Negara Jl. Trikora, Jayapura Utara, Kota Jayapura telah dilaksanakan Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua yang dimpimpin oleh Gubernur Provinsi Papua Bapak Lukas Enembe, S.IP., MH bersama-sama unsur DPRP, TNI, Polri, dan Kejaksaan.
Pejabat yang turut hadir dalam kegiatan Forkopimda tersebut diantaranya Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Martuani Sormin, M.Si., Komandan Lanud Silas Papare Marsma TNI Ir. Tri Bowo Budi Santoso, M.M., M.Tr.(Han), Kabinda Papua Brigjen TNI A.H. Napoleon, Danlantamal X Brigjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, M.M, Danrem 172/PWY Kolonel J. Binsar P. Sianipar, Gubernur Provinsi Papua Bapak Lukas Enembe, S.IP., MH., Kajati Provinsi Papua Bapak Sugeng Purnomo, S.H, M.Hum, Ketua DPRP Bapak Yunus Wonda, S.H., M.H, Asisten I Provinsi Papua Bapak Doren Wakerwa, Sekda Provinsi Papua Bapak T.E.A Heri Dosinaen, S.IP., M.Kp, dan Tokoh Akademisi Rektor Uncen Dr. Ir. Apollo Safanfo ST., MT.
Poin-poin penting yang kemudian disampaikan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam forum bersama tersebut diantaranya:
1) Mari kita bahas hal hal apa saja yang terjadi di Tanah papua ini setelah itu baru kita beritahu kepada masyarakat. Ada 3 hal yang kita sepakati antara Pemerintah Provinsi dan DPRP yaitu, a) Kami minta penarikan pasukan TNI agar masyarakat dapat merayakan Natal dengan Khidmat. b) Pemerintah akan bentuk tim gabungan. c) Kita akan beri bantuan kepada masyarakat 3 distrik yang terdapat di Nduga.