Ini Ancaman Kursi Politik Independen Bupati Eltinus Omaleng

Sejak semester pertama periode kepemimpinan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dianggap mengelisahkan warganya di Kabupaten Mimika Papua, lantaran kekuasaannya berpraktek tanpa peduli terhadap siapapun. Termasuk tidak peduli kepada warga lokal penerima bantuan dana kemitraan PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kabupaten Mimika beberapa hari terakhir ini.

Menyimak situasi warga Mimika, terkadang orang menyebut Bupati Mimika, Eltinus Omaleng adalah orang tak bersekolah alias beli ijazah. Entah benar atau tidak, kabar tersebut mendorong banyak pihak untuk mewujudkan impian dan keinginannya demi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Tantangan milik Bupati Eltinus yang menjadi peluang bagi orang lain.

Sebab perjalanan riwayat jabatan Bupatinya, telah disimak dalam diskusi kelompok pemuda yang menamakan Komunitas muda-mudi Mimika. Komunitas itu menilai, riwayat jabatan Bupati terancam berdasarkan pengamatan terhadap peluang dan tantangan Eltinus Omaleng sebagai Bupati Kabupaten Mimika periode 2014-2019 berjalan.

[caption id="attachment_354201" align="alignright" width="300" caption="Ilustrasi: Kursi Kosong jabatan Politik di Pemerintahan Republik Indonesia (IST)"][/caption]

Ancaman itu, terlihat sejak awal pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Mimika Provinsi Papua tahun 2013 silam hingga detik ini, Maret 2015.

Mengurai riwayat perjuangannya, Tokoh Amungme asal Desa Aroanop Distrik Tembagapura itu pernah terlibat dalam pekerjaan di PT Freeport Indonesia, serta dinilai memiliki pendidikan serta wawasan terbatas.

Akibatnya, sejak awal 2013 itu, banyak pihak meragukan berlaku seperti lawan politiknya, bahkan bertanya: apakah Eltinus Omaleng akan menjadi Bupati Mimika periode mendatang (2014-2019)?

Diantara keraguan tersebut, Eltinus Omaleng diyakini hanya menang uang alias menang dollar, sebab bila dolar dikonversi menjadi rupiah maka berjumlah banyak. Uang-uang tersebut dipergunakan untuk membiayai politik, yakni kesuksesan pencalonannya sebagai kepala daerah bersama wakil kepala yang mendampinginya.

Kabar angin itu entah benar atau tidak, pasangan Eltinus Omaleng-Yohanes Bassang dianggap menang dalam pertarungan pesta politik Pemilukada Mimika, 2014 lalu. Keduanya dilantik menjadi kepala dan wakil kepala daerah Mimika periode 2014-2019. Kemenangan tersebut, sebagian kelompok warga Mimika menceritakan bahwa, kemenangan politik itu disebabkan karena kedua pasangan, terutamaEltinusOmaleng sebagai pengelola dana WAARTSING juga merupakan salah satu kontraktor PTFI sehingga memiliki dukungan biaya politik cukup besar dibanding ke-11 calon pasangan lainnya waktu tahun 2013 itu.

Artinya, kemenangan Eltinus Omaleng dalam pertarungan politik Pemilukada Mimika tahun 2013/2014 silam itu bukan melunasi anggapan manusia segelintir orang dan kelompok mengenai sebutannya “berwawasan dan pendidikan minim”.

Kebanyakan orang menganggap remeh terhadap wawasan dan pengetahuan Eltinus Omaleng di bidang tata pemerintahan serta kepengurusannya dalam bidang pemerintahan. Entah benar atau tidak, anggapan ini menjadi peluang bagi orang lain, bukan saja kepada mantan lawan politiknya tetapi juga para kawanan dan rekan politik sejawatnya.

Justru anggapan remeh dan strategi politik ibarat musuh dalam selimut. Yudas-Yudas dalam keyakinan Kristen muncul dari orang-orang sekitar pejabat sekelas Bupati Omaleng, terutama di kalangan pejabat internal Pemkab Mimika, staf ahli, konsultan Pemkab Mimika, termasuk dari pihak wakil kepala daerah.

Situasi pekan pertama Maret 2015, intervensi kepada Bupati Eltinus juga terlihat dari kelompok masyarakat adat, mengatasnamakan suku-suku lokal, seperti Amungme dan Kamoro sebagai kelompok hak pemilik hak ulayat lokasi tambang PTFI. Gerakan sosial ini, nyaris juga merambah ke lima suku lainnya, bahkan ke Papua dan umumnya.

Potret itu terlihat dalam Bupati Eltinus sebagai anak daerah yang memimpin daerah, memiliki kekuasaan, tapi dalam prakteknya sebagai Kepala Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, ternyata menyimpang. Bupati Eltinus terkesan bukan pemimpin sebagai kepala daerah atau kepala suku yang berwibawa dan bijak, tapi mengelisahkan banyak pihak, termasuk warga Mimika dan suku asal-usulnya.

Potret demikian bukan dilakukan atas inisiatif Bupati Eltinus, tapi disebabkan karena ada tuntutan dan desakan berbagai kepentingan kelompok dan golongan manusia.

Kategori-kategori isu dan fakta itu terlihat dari riwayat jabatan sejak dilantiknya menjadi Bupati Mimika, Periode 2014-2019 sejak Oktober 2014 lalu. Isu dan fakta-fakta, hasil diskusi Komunitas Papua menyimpulkan bahwa, Bupati Eltinus Omaleng sedang dijerat oleh kawanan pelaku politik dan kelompok kepentingan terselubung terdekatnya.

Maka itu, komunitas pemuda ini mengingatkan Bupati Eltinus Omaleng, supaya mawas diri dan menjaga eksistensinya sebagai kepala daerah. Paling tidak, Bupati Eltinus berlaku pimpinan yang cakap, sehingga melihat dan membaca situasi ancaman terhadap jabatan yang disandang selama periode 2014-2019.

Beberapa Isu dan Kategori ancaman tersebut, diantaranya, ancaman akibat Pencabutan Inji Kelapa Sawit PT pusaka Agro Lestari (PT PAL). Seperti diketahui umum, PT PAL adalah kumpulan kepentingan jajaran sipil maupun petinggi militer di republik, demi kepentingan tersebut Ijin operasai PT PAL bukan sekelas kabupaten atau provinsi tapi PT PAL mengantongi ijin pemerintah pusat Jakarta.

Bupati Eltinus sewajarnya menyadari diri, kewenangannya tak mungkin mencabut ijin pemerintah pusat Jakarta, seperti diisukan media publik, beberapa waktu lalu Bupati Mimika Eltinus dipanggil untuk mempertanggungjawabkan tindakan pencabutan ijin terhadap PT PAL yang dilakukan akhir tahun 2014 lalu.

Demikian juga dengan ancaman akibat kepentingan bisnis lokal, galian pasir dan timbunan di sekitar kota Timika. Bupati Eltinus dianggap menghalangi kepentingan bisnis dan kebutuhan warga Mimika untuk memenuhi bahan bangunan berupa pasir bangunan dan tanah timbunan.

Terlepas dari kepentingan bisnis lokal maupun nasional, Bupati Eltinus juga dipandang dipermainkan dalam kepentingan politik kursi legislatif Mimika. Sejauh mana Bupati Eltinus mengetahui, tandatangan SK KPUD Mimika bernomor 16a itu adalah tandatangan asli dari Ketua KPUD Mimika Yohanes Kemong?

Bupati mestinya menyadari diri, beberapa kali Polda Papua memanggilnya untuk diperiksa dalam kasus ini. Ancamannya, tandatangan SK 16a itu diungkap oleh Ketua KPUD Mimika sebagai tandatangan palsu, alias bukan tandatangan asli dari Ketua KPUD Mimika. Yohanes Kemong membantah, katanya, tak perna tandatangan surat SK 16a itu. Bila demikian, maka Bupati Eltinus akan dijerat dengan pasal pemalsuan dan penipuan tandatangan milik Ketua KPUD Mimika, Yohanes Kemong.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng harus mawas diri, dan semestinya memiliki kemampuan untuk membaca peta politik jabatan dan kursi Bupati Mimika periode berjalan.

Waktu rencana pelantikan Eselon I dan II di lingkup Pemkab Mimika beberapa waktu lalu, banyak orang Amungme dan Kamoro berharap Eltinus Sebagai Kepala Suku, wakil adat yang memimpin daerah. Namun harapan pegawai asal Mimika itupun sirnah, lebih banyak tak terakomodir, maka tak heran bila kumpulan pegawai Amungme dan Kamoro beserta pegawai Papua dan lahir besar lainnya melakukan aksi pemalangan dan demonstrasi kepada pemerintah pimpinan Eltinus Omaleng di SP-3 Timika, pasca pelantikan itu.

Ke depan Bupati Eltinus semestinya hati-hati, termasuk terhadap kepentingan bisnis smelter. Ternyata bukan kepentingan pribadinya, tapi kelompok orang lain menyusup ke Eltinus sebagai Kepala daerah. Entah itu kepentingan Gubernur Papua Lukas Enembe atau kelompok lain?

Intinya, situasi pemerintah Bupati Eltinus Omaleng lebih dimanfaatkan oleh kalangan kepentingan, termasuk gebrakan pengesahan SK 359 tentang pemberhentian dan pembekuan LPMAK dan programnya di Mimika.

Apakah Bupati menyadari diri kasus-kasus yang bakalan menjerat jabatannya? Berbagai kepntingan dari kalangan segelintir masyarakat lokalpun muncul sana-sini, entah akibat kecemburuan sosial, ataukah karena kelompok-kelompok itu tergolong sebagai kelompok kepentingan terhadap PT Freeport? Tak jelas, namun kategori-kategori pergerakan ini mesti diketahui Bupati Eltinus Omaleng sebagai putra daerah Mimika yang menjabat kursi O1 Mimika. Artinya, Bupati Omaleng mesti membaca situasi pergerakan peta politik, supaya mengantisipasi jeratan pasal hukum serta tak mencemaskan warga Mimika.

Bupati Eltinus harus menyadari diri, aneka persoalan ini menjerumuskan dirinya ke dalam rana hukum, dengan tujuan menjerat posisi jabatan politis asal jalur independen, non partai politik itu.

Ketika salah di hadapan hukum, maka bukan partai pengusung yang membela, akan tetapi individualisme, kelompok kepentingan yang bekerja sistematik selama ini akan berdiri sebagai pahlawan di atas perjuangan Eltinus Omaleng. Setidaknya, wakilnya Bupati Yohanes Bassang otomatis akan menjadi Bupati Mimika bila semua ancaman Bupati itu menjerat Bupati Eltinus Omaleng di hadapan hukum.

Hati-hatilah Bupati Eltinus Omaleng. Bila perlu, bertindaklah bijak, supaya berbagai pihak tak menjeratmu demi memperebutkan jabatan Bupati Independen di masa jabatan 2014-2019. Waktu masih panjang, awal yang baik menentukan perjalanan yang panjang. (*/willem bobi/www.papuaanigou.com)