[caption id="attachment_393036" align="aligncenter" width="560" caption="twitter.com"][/caption]
Belum genap 100 hari Ir, H. Joko Widodo dan H. Jusuf Kalla memimpin negeri ini, kegaduhan intrik politik maupun intrik politik yang berkedok penegakan hukum seakan bermunculan bak jamur di musim hujan.
Ironinya, Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan seolah tidak berdaya untuk bisa menyelesaikan itu semua. Mulai dari persoalan Kepala kepolisian RI terpilih yang menjadi tersangka atas dugaan kepemilikan rekening tidak wajar yang hingga kini belum ada sikap tegas dari Presiden untuk memberikan nilai, etika dan moral pada bangsa Indonesia agar dapat memilih memberhentikan atau terus menunda pelantikannya.
Belum selesai soal ketegasan Presiden atas Kapolri terpilih, persoalan kembali muncul. kini, ada lagi persoalan yang diduga adanya tindakan kriminalisasi terhadap Bambang Widjojanto (BW) salah seorang Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang oleh pihak Bareskrim Mabes Polri RI ditangkap dijalanan padahal BW berstatus Pejabat Negara dan dijadikan tersangka atas dugaan pengarahan saksi palsu di Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebenarnya oleh MK sudah menyelesaikan putusannya.
Khusus kasus yang menimpa BW, persoalan ini oleh masyarakat banyak tidak hanya persoalan pidana biasa. Namun memunculkan dugaan aroma balas dendam dari Institusi Kepolisian, pasalnya kasus yang disangkakan oleh BW terkait pengarahan saksi palsu atas sengketa Pilkada di MK tahun 2010 lalu secara akal sehat dan logika berpikir masyarakat awam terdapat beberapa kejanggalan, mulai dari pelaporan yang masuk ternyata ter-tanggal 19 Januari 2015, ini merupakan penanganan kasus super cepat oleh pihak Kepolisian dan layak tercatat di rekor Muri,
selain kejanggalan penanganan yang supercepat, juga sangkaan yang ditujukan oleh BW ini sebenarnya sangat membingungkan. Karena selama dalam proses persidangan yang bisa menyatakan bahwa ini kesaksian palsu atau tidak merupakan kewenangan Hakim dan Hakim biasanya memberikan peringatan jika menemukan indikasi kebohongan dalam bersaksi serta Hakim pun bisa memerintahkan pihak Kepolisian untuk menangkap dan memeriksa saksi yang melakukan kebohongan pada saat persidangan berlangsung.
Dari kegaduhan yang ada ini, kini semua penyelesaiannya ada di tangan Presiden RI. Yang jadi pertanyaan adalah hingga saat ini dari berbagai moment kesempatan, Jokowi selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan sangat tidak tegas dalam mengambil keputusan, padahal masyarakat banyak berharap di masa pemerintahan Jokowilah akan terjadi perubahan nilai, etika dan moral yang lebih baik dari kemarin dengan semboyan REVOLUSI MENTALnya.
Namun hampir 100 hari kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden, Kepala Negara, Kepala Pemerintah dan Panglima Tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) belum memunculkan jiwa ksatria, ketegasan tanpa kompromi dan menjadi Bapak yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia.
Bapak Jokowi selaku Presiden RI, dimana keberadaan jiwa dan hatimu untuk memberikan ketegasan dan tauladan dalam penyelasian persoalan politik, hukum, dan pemberangusan mafia Koruptor yang sudah beranak pinak di jajaran kekuasana elite negara.
Bapak Presiden, jika Anda sudah merasa lelah, merasa tidak mampu lagi, merasa galau, dan merasa hanya menjadi Presiden Partai alangkah lebih baik dan lebih cepat Anda menyatakan mengundurkan diri menjadi Presiden RI.
Namun jika Anda merasa yakin sebagai Presiden, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Panglima Tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia, tunjukan pada kami jiwa ksatria-mu, Jiwa ketegasan tanpa kompromi, Jiwa keberpihakan untuk melawan dan membunuh para mafia korupsi, dan tunjukan ketidak-pedulian Anda atas semua pesanan Partai Politik di Indonesia yang hingga saat ini tidak menunjukan kebersihan ambisinya untuk tidak memiliki jiwa koruptor.