DPR, kursi, dan korupsi. Barangkali tiga suku kata itulah yang terasa cocok untuk disuguhkan untuk mengevaluasi debut kinerja para legislator senayan ini. Korupsi yang banyak menyeret anggota dewan agaknya pas dan relefan dijadikan resume akhir menyongsong masa berakhirnya jabatan sebagai anggota dewan 2014 - 2019.
Terlepas dari rasa hormat dan apresiasi untuk keberhasilan nya diaspek legislasi lainnya, catatan merah bidang korupsi ini layak untuk dijadikan "catatan kaki" sebagai resume evaluasi yang bermanfaat untuk perbaikan ke depan.
Diujung berakhirnya masa kerja anggota DPR periode 2014 - 2019, agaknya tidaklah berlebihan bila kado perpisahan yang layak kita suguhkan untuk para wakil rakyat tercinta ini, adalah sebuah catatan pendek yang patut diberikan sebagai resume rapot kinerja yang selama ini dilakukan di gedung DPR.
Tentu ada banyak catatan yang pastinya menjadi bahan perenungan. Akan tetapi yang paling serius menurut pandangan saya adalah catatan yang berkaitan dengan masalah korupsi.
Meskipun tanpa mengesampingkan kinerja baiknya di aspek yang lain, demi perbaikan performa ke depan, masalah korupsi ini menjadi catatan evaluasi penting yang layak untuk digaris bawahi.
Masih terngiang di benak pikiran kita tragedi pilu yang paling memalukan adalah terjeratnya para wakil rakyat yang hebat ini pada pusaran kasus korupsi. Tidak tanggung - tanggung jerat korupsi di DPR bahkan merambah ke pucuk - pucuk pimpinan DPR yang mestinya menjadi panutan dan teladan.
Tragedi Setya Novanto, sebagai misal, adalah sample cerita buruk yang menohok wibawa DPR, terjun bebas menjadi lembaga yang terpersepsi sebagai lembaga yang banyak oknum anggotanya terseret kasus korupsi.
Kredibilitas integritas menjadi taruhan yang terberat, dan pastinya tidak terhindarkan lagi karena memang fakta realita banyak kasus korupsi yang menjerat dan menyeret anggota dewan ke kursi pesakitan akibat korupsi.
Posisi legislator, yang potensial menjadi sasaran tembak berbagai kepentingan, memiliki akses besar dalam penentuan sebuah kebijakan, sudah pasti akan banyak tangan-tangan jahil yang mencoba memanfaatkan posisi strategisnya untuk kepentingan tertentu.
Kasus penyuapan terbukti menjadi indikasi bahwa menjadi legislator akan sangat rentan terhadap godaan-godaan yang mencoba masuk dan mengintervensi demi kelancaran kepentingannya. Hal ini dapat dilihat dengan jelas, hampir semua kasus korupsi yang menjerat anggota DPR adalah kasus suap, gratifikasi.
Biaya tinggi yang harus dilalui setiap anggota dewan untuk dapat menduduki singgasana kursi emas di DPR, salah satunya menjadi pemicu yang sangat logis apalagi, modal pembiayaan yang selama ini dikeluarkan berasal dari sumber-sumber kepentingan yang tidak akan tinggal diam mana kala dukungan menjadi legislator tersebut ditopang berbagai macam kontrak dan kepentingan-kepentingan.