Hak untuk memperoleh informasi dan menyampaikan informasi pada hakekatnya adalah hak asasi manusia yang harus mendapat kepastian akan keterjaminannya. Informasi yang mendidik, berbudaya, bernilai, berdampak pada kehidupan yang lebih baik, tentunya dibutuhkan dan menjadi hak setiap manusia.
Selaras dengan hak memperoleh informasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, sharing informasi melalui berbagai media penyiaran, tentunya juga menjadi hak asasi yang dijamin keterlaksanaanya.
Seiring dengan perkembangan yang pesat, penyampaian penyiaran informasi yang disuguhkan ke khalayak ramai, acapkali menjadi persoalan manakala penyuguhan informasi melalui tayangan-tayangan program penyiaran ternyata menimbulkan gesekan-gesekan dan persoalan. Etika perilaku penyiaran kadang terlupakan dan lebih mengedepankan suguhan-suguhan informasi yang terkait langsung dengan kepentingan bisnis dan ekonomi.
Kebebasan menyampaikan tayangan informasi disatu sisi menjadi "pasar paling potensial" untuk mengembangkan kepentingan ekonomi, namun menjadi lupa bahwa kebebasan dalam menyampaikan informasi tersebut melekat tanggung jawab, tata etika, bahkan lekat pula dengan hak untuk mendapatkan perlindungan dari kemungkinan-kemungkinan pelanggaran kemanusiaan akibat dari penyampaian informasi yang bebas tetapi tidak bertanggung jawab.
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang belakangan ini telah memberikan sangsi dan teguran terhadap beberapa program penyiaran karena pelanggaran terhadap regulasi yang mengatur tentang program penyiaran, menjadi catatan penting bahwa program penyiaran tidak boleh menafikan esensi tujuan, fungsi, dan kemanfaatan yang paling dasar dari kegiatan penyiaran yang dilakukan. Kalau toh program penyiaran tersebut menjadi tayangan yang dirindukan khalayak, dan secara ekonomis siknifikan untuk meraup keuntungan bisnis, namun apabila program penyiaran tersebut membawa dampak yang bertentangan dengan esensi tujuan dan kemanfaatan dan bahkan menjadi sumbu munculnya permasalahan, maka seharusnya program penyiaran seperti ini harus dievaluasi dan bila mana perlu harus ditiadakan.
Peran KPI dalam mengawal informasi media melalui berbagai program penyiaran, pada hakekatnya bila merujuk pada peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) tahun 2012, adalah untuk menjamin bahwa setiap penyiaran yang dilangsungkan harus menjunjung tinggi norma etika yang berlaku, menjaga persatuan dan kesatuan, menjamin kehidupan yang demokratis, menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi hak anak dan remaja, menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik, serta menjunjung tinggi hak kelompok masyarakat tertentu.
Program penyiaran yang memberikan pencerahan, membangun budaya kerja, serta kontributif terhadap pengembangan budaya bangsa tentu menjadi harapan kita semua. Visi penyedia program penyiaran sudah waktunya untuk tetap mengedepankan kemanfaatan secara hakiki, dan seminimal mungkin mengutamakan kepentingan ekonomi sesaat, karena toh esensi dasar penyampaian informasi kepada khalayak melalui berbagai layanan program penyiaran haruslah dilandasi kepentingan membangun peradaban manusia menjadi lebih baik. Bukan semata-mata melandaskan diri pada kepentingan bisnis semata.
Salah satu problem sumber daya manusia Indonesia saat ini adalah kualitas SDM yang masih jauh dari harapan. Indeks kualitas pendidikan Indonesia masih dibawah negara Malaysia dan Singapura. Salah satu penyebabnya adalah kompetensi dan daya saing pola pikir keterampilan berpikir tinggat tinggi masih dibawah harapan.
Program penyiaran harapannya seiring dengan problem pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang masih jauh dari harapan. Bukannya menayangkan program-program hiburan sesaat yang kontra produktif melainkan harus mulai berkreasi membuat tayangan yang mencerdaskan, mencerahkan dan membangkitkan semangat perbaikan peradaban.