Lihat ke Halaman Asli

Sebenarnya di Negara Ini Siapa Presidennya?

Diperbarui: 20 Juni 2015   04:32

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Sebenarnya di negara ini siapa presidennya?

Kalau begitu mengapa mau jadi Presiden, sudah tahu tugasnya sangat berat!

Ah memang tidak ada pertanyaan yang lebih berat! Pertanyaan seperti ini mungkin anak-anak TK pun dapat menjawabnya. Hanya untuk anak TK, pertanyaannya sedikit dibuat lebih ringan. “Anak-anak siapa Presiden kita sekarang?” jawab anak-anak, “SBY” atau “Susilo Bambang Yudhoyono”.

Saya pun kurang lebih akan memberikan jawaban yang sama dengan anak-anak TK itu.

Bagi saya presiden itu pemimpin, pemimpin bagi segala pimpinan yang ada di Negara ini.

Tapi apa betul, presiden itu pemimpin tertinggi di negeri ini?

Jika Presiden = Pemimpin tertinggi = Panglima Tertingi = Komandan Tertinggi, maka apa pun yang menjadi keputusannya menjadi kewajiban untuk dijalankan pemimpin-pemimpin di bawahnya.

Fungsi kepemimpinan yang terjadi di istana Negara tidak terjadi di luar istana Negara. Mengapa bisa seperti ini?

Coba saja perhatikan, misalkan ada kejadian A, maka presiden mengambil keputusan mengenai A dengan cara B, C, D, kemudian presiden memerintahkan kepada para menterinya dan panglimanya untuk menjalankan intruksi tersebut. Tapi di luar istana, banyak pemimpin yang jelas-jelas jauh kedudukannya di bawah presiden, mengambil keputusan dan memerintahkan jajarannya untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya. Hebatnya lagi ada pemimpin ormas dengan title Panglima Tertinggi Laskar, dan Komandan Tertinggi, Presiden A,B,C, yang juga dapat mengambil keputusan menyangkut kepentingan bangsa ini tanpa dapat dikendalikan pemerintah pusat.

Mengapa hal ini bisa terjadi?

Hal yang sangat mendasar adalah Presiden, menteri-menteri, dan orang-orang di sekitar Presiden, tidak menjadikan dirinya ‘utuh’ sebagai wakil pemerintah atas nama bangsa Indonesia, tetapi menjadikan dirinya bagian dari wakil partai politik dan wakil ormas yang hanya tunduk dan patuh kepada keputusan partai dan ormasnya.

Jadi, salahkah Presiden sekarang dan sebelumnya?

Sama sekali Tidak! Secara pribadi dan mungkin seluruh rakyat Indonesia akan sepakat, bahwa Presiden yang pernah memimpin bangsa ini dan yang masih memegang kekuasaan saat ini, merupakan putra-putra terbaik dari yang terbaik yang dimiliki bangsa ini, mereka negarawan dengan nasionalisme sejati. Hanya kelemahanpara pemimpin kita ini ada pada fungsi kendali atau control. Ini salah satu tugas yang paling berat bagi seorang Presiden/Pemimpin Tertinggi dan juga mungkin tantangan terberat seorang bagiPresiden/Pemimpin Tertinggi.

Menjadi hal yang ‘lucu’, apa jadinya bila Presiden sampai melakukan tugasnya secara langsung mengontrol, apakah keputusan yang dibuatnya dilaksanakan sampai pemerintahan terendah atau sampai ke tingkat-tingkat RT.

Saya pernah membaca kisah seorang pemimpin yang menyamar menjadi rakyat biasa dan mengetahui salah seorang rakyatnya yang kelaparan sedang memasak ‘batu’! Setelah pemimpin iu melihat kesengsaraan rakyatnya, ia memerintahkan bawahannya untuk membuka dan membagikan persediaan makanan yang ada untuk para rakyat miskinnya, ia juga memerintahkan bawahannya untuk melaksanakan ‘titah’, dan jika ‘titah’nya tidak dilaksanakan maka ia tidak segan-segan untuk menghukum bawahannya itu.

Memangnya kurang kerjaan apa? Jadi, untuk apa ada Menteri-Menteri dan jajarannya, kalau semuanya harus Presiden. Kalau begitu mengapa mau jadi Presiden, sudah tahu tugasnya sangat berat!

Apakah Presiden mengetahui, bahwa keputusannya benar-benar dijalankan oleh para Menteri dan jajarannya?

(di bawah ini contoh dan hanya contoh atau misalnya)

Apakah Presiden mengetahui bahwa keputusan dan instruksi yang sudah di buat berkaitan dengan seberapa besar dana BLT, PNPM Mandiri yang disalurkan dan diterima oleh penerima sesuai dengan intruksi tersebut.

Contoh: dimisalkan instruksi Presiden bahwa penerima BLT per orang sebesar Rp 100 ribu. Apa Presiden mengetahui, apakah benar yang diterima Rp 100.000,00, atau hanya Rp 80 ribu! Kemudian berkaitan dengan PNPM Mandiri, misalkan tiap desa mendapat 1 juta, bagaimana bila desa hanya menerima Rp 750 ribu! Berapa yang diterima RW, RT? Dari atas sudah dipotong, di desa di potong, di RW di potong, di RT di potong, berapa yang diketahui rakyat (di potong atau di korupsi, dari tingkat tinggi sampai tingkat terbawah, soal korupsi sudah merajalela, dan jangan bilang ini tugasnya KPK ya).

Sebenarnya, tema tulisan ini apa sih? Masalah Kepemimpinan atau masalah Korupsi? (bingung?)

Dalam waktu dekat ini kita akan memilih Presiden atau Pemimpin Tertinggi. Presiden yang akan terpilih nanti akan menjalankan visi misinya (nah yang ini sebenarnya saya juga bingung, menjalankan visi-misi sesuai dengan UUD 1945 Amandemen atau menjalankan GBHN sesuai dengan UUD 1945).

Presiden dan Wakil Presiden yang akan terpilih nanti mudah-mudahan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, bukan Presiden dan Wakil Presiden partai atau ormas. Presiden yang terpilih harus mengangkat Menteri-Menteri dan yang sejajar kedudukannya dengan Menteri, orang-orang yang ‘pantas’ di bidangnya, bukan diangkat atas jasanya sebagai wakil koalisi dan wakil partai, apalagi diangkat karena menjadi ‘tim sukses’. (Rakyat akan tahu dengan pasti bila Presiden mengangkat Menteri-Menterinya hanya berdasarkan pembagian kursi-kursi partai pendukungnya). Presiden harus benar-benar menjadi Panglima Tertinggi dari segala panglima yang ada. Jadi Presiden tidak perlu segan-segan untuk memberhentikan atau mencopot bila dilapangan ditemukan ada panglimanya (baik militer, polri, dan ormas) yang arogan terhadap rakyat.

Presiden harus tegas dengan keutuhan dan persatuan bangsa ini. Presiden harus tegas menuntaskan kasus-kasus HAM, Intoleransi, SARA, dan Korupsi.

Selamat Menjalankan Tugas Negara!!!

Belum selesai...

Presiden diharuskan mengetahui hal-hal kecil di bawah sana!

Hal kecil ? Ya, hal-hal kecil: pungli, pelayanan rumah sakit yang asal-asalan, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum anggota Polri/TNI dilapangan, jalan yang rusak, suporter sepakbola yang anarkis, ormas-ormas yang memprovokasi rakyat yang menimbulkan SARA berkepanjangan , dan masalah-masalah kecil lainnya.

Bagaimana caranya? Presiden hanya perlu telinga yang dapat mendengar, mata yang dapat melihat, luangkan waktu untuk membaca, penyediaan teknologi, dan SDM yang independent, terpercaya, jujur, dan loyal, jangan lupa sediakan juga akun-akun seperti: Facebook, Twitter, Wordpress, Blogger.

Lalu, bagaimana Presiden bisa mengetahuinya? Kami Rakyat Indonesia, akan membantu tugas-tugas Presiden, Wakil Presiden, dan para Menteri, melalui Smartphone, Facebook, Twitter, Wordpress, Blogger, Kompasiana, dan portal berita lainnya.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline