Ada hal yang menarik dari pemberitaan-pemberitaan terhadap dugaan tindak pemukulan terhadap Sipir Lapas Kelas IIA Pekanbaru di Riau oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Terasa sekali bahwa pemberitaan ini sengaja dibesar-besarkan untuk semakin memojokkan posisi oknum Wamen Hukum dan HAM yang memang sepak terjangnya sejak awal tidak begitu disukai oleh beberapa pihak.
Terlepas dari persoalan benar tidaknya seorang Wakil Menteri ini melakukan pemukulan terhadap bawahannya namun ada hal yang sebenarnya lebih penting yang kemudian cenderung diabaikan disini. Kita abaikan dulu fakta bahwa beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia sebenarnya adalah salah satu sarang peredaran narkotika. Abaikan dulu fakta bahwa di beberapa Lapas sering terjadi pungutan-pungutan liar. Yang perlu diangkat disini ialah fakta bahwa pada umumnya di Lapas tindak kekerasan itu merupakan hal biasa yang cenderung sengaja dibiarkan menjadi tradisi dan bahkan berkembang sebagai budaya yang hampir melembaga.
Makanya menjadi lucu ketika banyak pihak ribut ketika seorang oknum Wakil Menteri Hukum dan HAM ini diduga melakukan penamparan terhadap bawahannya. Padahal tindakan penamparan itu sendiri adalah hal yang biasa dilakukan di Lapas terutama terhadap Narapidana (Napi) oleh petugas-petugas disana ataupun oleh Napi lama terhadap Napi baru. Dengan tidak membenarkan tindakan pemukulan tersebut siapapun pelakunya apakah Wakil Menteri atau Pejabat Kementrian atau lembaga lainnya, namun hal utama disini ialah kita tidak boleh juga mengabaikan fakta lainnya bahwa di Lapas tindak kekerasan seperti pemukulan terhadap Napi itu sudah menjadi hal yang biasa.
Sungguh miris melihat pemberitaan saat ini yang hanya menyorot tindakan kekerasan oleh satu orang pejabat terhadap bawahannya di lingkungan Lapas ini, namun mengabaikan kekerasan yang masif, sistemik dan telah membudaya yang dilakukan oleh petugas Lapas terhadap umumnya para Napi. Parahnya hal ini bahkan terjadi hampir diseluruh Lapas di Indonesia ini. Olehnya memang tidak adil rasanya jika kita hanya menyorot korban kekerasan yaitu satu seorang petugas Lapas di Pekanbaru Riau ini dengan mengabaikan fakta bahwa ada banyak korban kekerasan lainnya yakni para Napi oleh para petugas Lapas.
Pada kondisi ini maka sebenarnya Dirjen Pemasyarakatan tidak perlu kebakaran jenggot sampai kemudian secara cepat membentuk Tim Pencari Fakta atas kejadian pemukulan ini. Justru yang sebenarnya perlu diusut secara cepat dan kontinyu ialah berkembangnya budaya kekerasan di lingkungan Lapas ini. Tak perlu Tim Pencari Fakta, sebab rasanya memang pantas bila kita semua ditampar untuk menyadarkan betapa bobroknya salah satu lembaga yang berperan sebagai salah satu elemen penting dalam sistem peradilan negara ini yakni Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang pada hakekatnya hadir sebagai lembaga yang memiliki fungsi dan tugas mulia yakni membentuk serta mempersiapkan kepribadian terpidana para pelaku kejahatan agar dapat kembali hidup bermasyarakat pada kenyataannya memang perlu diperbaiki dan dibenahi.
Tak perlu pula para Kepala Lapas diseluruh Indonesia ini sampai kemudian secara reaktif berkumpul membicarakan aksi yang akan dilakukan sebagai bentuk protes terhadap tindakan pemukulan tersebut, sebab rasanya memang para Kepala Lapas inipun perlu diteliti satu persatu integritasnya dalam menjalankan tugas apakah telah benar-benar mampu membawa Lapas yang dipimpinnya menjadi wadah pembentukan etika moral para Napi ataukah malah menjadi sarang pendegradasian etika moral para Napi. Juga tak perlu beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat meributkan persoalan ini bahkan sampai kemudian menyuarakan pemecatan terhadap Wakil Menteri ini jika memang terbukti melakukan tindak pemukulan tersebut. Sebab seharusnya para anggota Dewan inipun juga ditampar oleh konstituennya untuk menyadarkan mereka akan kemauan rakyat yang sebenarnya. Akhirnya, sekali lagi bahwa kita semua juga perlu ditampar untuk tidak buta terhadap persoalan yang sebenarnya dari kasus dugaan pemukulan tersebut.
