Indonesia terus meneguhkan komitmen dalam Program Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang diluncurkan sejak tahun 2015. Program yang dilaksanakan dibawah payung PBB dengan sifatnya yang inklusif dalam 17 target sasaran yang dibagi kepada empat pilar dengan tujuan utama secara global yakni, mengakhiri kemiskinan, menghapuskan kesenjangan, dan melindungi lingkungan.
Dalam rentang waktu 9 tahun sejak diluncurkan, program-program tersebut telah diselaraskan oleh pemerintah dalam rencana pembangunan pemerintah, baik jangka pendek, menengah hingga panjang. Hasilnya mulai terlihat dimana Indonesia dalam kurun waktu empat tahun terakhir sukses menaikkan capaian dalam peningkatan peringkat SDG dari yang semula 102 di tahun 2019, kini ada di posisi 73 pada tahun 2023. "Ini tidak lepas dari capaian sebesar 76 persen yang telah dibuat oleh SDGs Indonesia,"kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech secara daring pada the 8th International Conference Postgraduate School Universitas Airlangga dengan tema "Transformasi Menuju Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030: Pendekatan Multidisipliner", Rabu (11/9/2024).
"Hasil positif dari beragam capaian ini harus kita tingkatkan dan itu butuh dukungan berbagai pihak yang dari sisi pemerintah telah dilakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022, salah satunya berupa SDG Bond untuk pembiayaan proyek-proyek strategis yang meningkatkan kualitas sektor kesehatan, pendidikan, dan akses telekomunikasi. Saya optimis Indonesia dapat mencapai target SDGs 2030 dengan dukungan sinergi berbagai pihak."
Meski telah banyak capaian, namun pemerintah terus bekerja untuk akselerasi pencapaian lain. Wujudnya ada pada upaya penciptaan pertumbuhan ekonomi secara lebih kuat, inklusif serta ramah lingkungan. Akselerasi pencapaian itu dilakukan melalui tiga mesin ekonomi. Pertama, revitalisasi mesin ekonomi konvensional dengan menggiatkan sektor-sektor yang saat ini telah berjalan baik, yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur, memperluas kerja sama ekonomi internasional, melanjutkan reformasi struktural, dan meningkatkan kapasitas SDM.
Mesin kedua ada pada pada upaya pengembangan mesin ekonomi baru dari berbagai sektor yang menyediakan peluang, mulai dari hilirisasi industri, akselerasi digitalisasi, bioteknologi, dan transisi energi. Ketiga, dalam penguatan mesin ekonomi Pancasila dengan memperkuat perlindungan sosial untuk melindungi masyarakat rentan melalui PKH dan Kartu Sembako, makanan bergizi gratis, SD Inpres, KUR, hingga program cash for work.
Sedangkan untuk aspek sosial dimana pilar yang diplih pemerintah dalam memperkuat sisi pembangunan ini diwujudkan antara lain dengan menjalankan berbagai program perlindungan sosial, seperti bantuan tunai. Selain itu, dalam upaya menjaga daya beli di setiap kelompok pendapatan, termasuk kelas menengah upaya serupa juga jadi perhatian.
Sementara bagi pelaku usaha, utamanya UMKM, penguatan dan peningkatan kapastas mereka juga dilakukan antara lain dalam wujud peningkatan kewirausahaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, Pemerintah juga mendorong peningkatan aset produktif bagi masyarakat miskin dan rentan melalui pemberian akses kepemilikan dan pengelolaan lahan, melalui Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria. "
