Paparan Airlangga Hartarto tentang Kenaikan Signifikan dari Adopsi Teknologi Digital Indonesia

  
Strategi pemerintah dalam pengembangan ekonomi utamanya sektor digital terus menunjukkan perkembangan menggembirakan. Hal itu tidak lepas dari target yang diinginkan bahwa sektor ini turut dan mampu menjadi lokomotif penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan ekosistem dan keuangan digital tersebut kini terlihat dalam  pencapaian Indonesia di tingkat global seperti kenaikan 11 peringkat pada World Digital Competitiveness Ranking (dari peringkat ke-56 pada 2019 menjadi peringkat ke-45 pada 2023), peringkat ke-6 untuk start-up secara global, memiliki start-up inovatif terbanyak atau peringkat ke-1 di ASEAN, serta memiliki 15 unicorn dan 2 decacorn yang sudah mendunia.

Seperti juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, secara investasi sektor digital Indonesia saat ini menempati peringkat dua sebagai negara tujuan investasi digital terbesar ASEAN dengan nilai tidak kurang dari USD21,97 miliar. "E-commerce Indonesia menyumbang 40% pangsa pasar di ASEAN, tahun 2023 kita mencapai USD77 miliar. Dan juga tentu bonus demografi yang sangat mempunyai kemampuan teknologi ini 53% (dari populasi)," ujar Menko Airlangga saat Opening Ceremony Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024, Kamis (1/8/2024).

Pernyataan tersebut mempertegas pernyataan Presiden Joko Widodo yang hadir dan membuka acara tersebut yang mengatakan bahwa potensi peluang digital Indonesia ke depan sangat besar, dimana ekonomi digital akan tumbuh 4 kali lipat di tahun 2030 mencapai USD210 s.d. 360 bilion. Pembayaran digital juga akan tumbuh 2,5 kali lipat di tahun 2030 mencapai USD760 bilion.

"Apalagi jumlah UMKM yang sangat besar yakni 64 juta, maka dengan digitalisasi UMKM tersebut akan menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi digital dan pembayaran digital kita.  Maka saya menitipkan pesan agar transformasi digital tersebut harus inklusif, harus berkeadilan. Mulai dari masyarakat yang ada di pinggiran, lapisan bawah, ekonomi mikro, UMKM, semuanya harus mendapatkan akses dan kesempatan yang sama. Harus mendapatkan perlindungan yang sama. Saya minta kepada OJK dan BI untuk meningkatkan perlindungan masyarakat di sektor ekonomi digital," ujar Presiden Joko Widodo.

Untuk bisa memenuhi seluruh harapan tersebut, adanya dukungan disertai fondasi kokoh menjadi sangat diperlukan agar kemajuan  lokomotif ekonomi digital tetap stabil dan memberikan manfaat maksimal seperti infrastruktur digital yang merata, talenta digital yang unggul dan adaptif, dukungan penuh bagi start-up dan UMKM, serta regulasi yang adaptif dan melindungi. Penguatan fondasi juga harus diikuti dengan peningkatan inklusi keuangan guna mendukung ketercapaian target inklusi keuangan.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target tersebut terwujud dalam beragam program seperti seperti QR Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai salah satu sarana terus didorong melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Selain juga dengan aksi kolaboratif bersama pihak ketiga seperti Program Strive (Mastercard Indonesia) dan Promise 2 Impact (ILO) dalam meningkatkan akses layanan keuangan. Ada juga bentuk lain dalam bentuk perluasan literasi keuangan kolaborasi Pemerintah, BI, OJK dan industri menjadi serangkaian upaya yang dilakukan untuk dapat mencapai target inklusi keuangan sebesar 90% di tahun 2024.

Upaya dalam mengakselerasi sektor digital ini dalam aspek inovasi serta investasi dijalankan dalam dua hal. Pertama, dengan hilirasi semikonduktor. Ini terjadi setelah Indonesia terpilih sebagai satu dari tujuh negara prioritas tujuan dalam forum kerjasama Indo Pasific Economic Framework (IPEF) oleh Amerika Serikat yang akan di-placement ITSI Fund. Fund khusus untuk semikonduktor.  Kedua, pengembangan  ekosistem artificial intelligence dengan konsentrasi pada  peningkatan R&D dan dan memasukkan beberapa kabupaten yang menjadi zona inovasi yang juga mengembangkan futuristik teknologi," ungkap Menko Airlangga.

Dalam aspek kebijakan, sejak tahun lalu pemerintah juga telah menuntaskan peta jalan kebijakan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030. Ini dengan tujuan supaya sektor digital mulai memberi berkontribusi secara bertahan kepada PDB Indonesia, ini tujuan agar targetnya bisa meningkat hingga 20 persen  tahun 2045. Sedangkan pada tingkat regional, peningkatan digitaliasi dan interoperabilitas juga telah dibuat dengan sejumlah negara melalui inisiatif  peengembangan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). "Inisiatif DEFA ini adalah satu-satunya bentuk kerjasama ekonomi regional digital dunia. Dia menjadi  juga sarana percontohan saat berlangsungnya ministerial meeting di OECD. Ini adalah pengakuan global terhadap Indonesia. Melalui program ini, ekonomi ASEAN yang business as usual adalah USD1 triliun diharapkan bisa meningkat hingga  ke angka USD2 triliun. Jadi ekonomi digital Indonesia pada 2030 yang diperkirakan USD360 billion, itu akan naik menjadi USD600 billion," pungkas Menko Airlangga.