Pendahuluan
Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024 akan menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan politik Indonesia. Selain menjadi cerminan kondisi politik nasional, peristiwa-peristiwa yang terjadi di DKJ dapat dengan mudah tersebar dan mempengaruhi kota-kota besar lainnya di Indonesia. Dan sebagaimana yang kita ketahui saat ini, perhatian pengamat politik, berita televisi, podcast politik, dan tulisan-tulisan yang tersebar luas di medsos dan grup WA dipadati dengan diskusi, pertanyaan dan spekulasi: siapa calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung PDI Perjuangan?
Tokoh politik seperti Ganjar Pranowo dan Djarot Saiful Hidayat, atau jawara medsos seperti Denny Siregar, relawan Demi Anak Generasi, dan berbagai aksi dan banyak tulisannya lainnya, memberikan dukungan dan harapannya agar PDI Perjuangan mengusung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun sepertinya (elit?) PDI Perjuangan malah sibuk dengan pilihan dan pertimbangannya sendiri. Apa yang sedang terjadi di belakang sana? Akankah PDI Perjuangan menggunakan putusan MK No. 60 dan 70 MK sebagai kesempatan emas untuk membersamai dan berjuang untuk kepentingan rakyat? Atau, ternyata sama saja dengan partai lainnya yang hanya berjuang untuk kepentingan elit-elitnya?
Sebagai pemenang kedua Pileg 2024, PDI Perjuangan kini menghadapi tantangan sekaligus ujian besar dalam mempertahankan pengaruhnya di Jakarta. Dan salah satu isu paling krusial yang muncul saat ini: apakah partai ini akan mencalonkan Ahok sebagai Gubernur DKJ atau justru memilih figur lain?
Keputusan ini tidak hanya akan menentukan menang-kalah pada Pilkada DKJ 2024, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap persepsi publik dan posisi PDI Perjuangan dalam peta politik nasional. Jutaan mahasiswa/i dari berbagai kota besar yang Kamis 22 Agustus 2024 lalu turun ke jalan akan menyaksikan dan menilai: apakah masih ada partai yang benar-benar serius mendengar rakyat dan mendukung kader terbaiknya berdasarkan rekam jejak, kompetensi, dan kejujurannya guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila?
Berikut ini setidaknya 7 batu ujian yang kemungkinan besar sebenarnya sudah diketahui oleh (elit) PDI Perjuangan jika mereka mencalonkan atau tidak mencalonkan Ahok.
1. Konsistensi Ideologi Partai: Kekuatan atau Beban?
PDI Perjuangan dikenal sebagai partai yang konsisten dalam memegang teguh ideologi nasionalisme dan marhaenisme, yang diwariskan oleh Ir. Soekarno. Ahok sudah menunjukkan komitmennya yang kuat terhadap prinsip-prinsip tersebut selama karir politiknya. Kebijakan-kebijakan Ahok yang selalu berpihak pada rakyat kecil dan kegigihannya mengadministrasi keadilan sosial menjadi bukti sekaligus amplifikasi nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan oleh PDI Perjuangan.
Jika PDI Perjuangan mencalonkan Ahok, maka PDI Perjuangan akan semakin memperkuat identitas sebagai partai marhaen. Ahok juga menjadi simbol dari prinsip-prinsip nasionalisme dan keberpihakan pada rakyat kecil yang telah menjadi ciri khas PDI Perjuangan. Meneruskan dukungan terhadap Ahok akan menegaskan posisi partai sebagai benteng penjaga ideologi Ir. Soekarno.
Ahok adalah salah satu politisi yang paling konsisten dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan ajaran-ajaran Ir. Soekarno. Dengan tidak mencalonkannya, PDI Perjuangan akan kehilangan momentum untuk mengkonsolidasikan ideologi partai dan menggerogoti identitas marhaenisme di mata warga Jakarta dan seluruh Indonesia. PDI Perjuangan akan menanggung beban di cap sebagai partai elitis yang cenderung tuli dan manipulatif terhadap suara rakyat dan wong cilik.