Sebuah Refleksi
MAKNA UTAMA HARI KENAIKAN YESUS
Oleh Weinata Sairin
"Aku pergi kesitu untuk menyediakan tempat bagimu" (Yoh. 14:2)
Hari-hari raya Gerejawi di negeri ini mendapat perhatian yang amat besar dari seluruh umat Kristen dan Katolik di Indonesia. Bahkan di wilayah, seperti di Indonesia Timur yang kekristenannya amat kental, hari liburnya bisa ditambah dari apa yang sudah ditetapkan secara nasional.
Berdasarkan kebutuhan khusus di wilayah itu Pemda menerbitkan ketentuan tentang penambahan hari libur tersebut. Sebagai warga Gereja kita bersyukur bahwa ada beberapa hari raya Gerejawi yang ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh Pemerintah, diluar hari Minggu. Bisa dicatat hari raya itu adalah Hari Natal 25 Desember, Hari Jumat Agung/Wafat Yesus Kristus, Hari Kenaikan Yesus Kristus ke surga.
Hari Paskah-Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, Pentakosta-Hari Pencurahan Roh Kudus, biasanya terjadi bersamaan dengan Hari Minggu jadi dimensi liburnya tidak terlalu terasa.
Sebuah peristiwa historis yang masih tetap membekas dalam kehidupan umat kristiani adalah tatkala Pemerintah RI melalui Menko Kesra telah memundurkan Hari Kenaikan Yesus Kristus dari tanggal 29 Mei 2003 menjadi 30 Mei 2003, dari hari Kamis yang sudah standar, ke hari Jumat.
Sikap kritis dalam wujud surat saat itu disampaikan oleh Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (MPK) dan Majelis Nasional Pendidikan Katolik (Pdt Weinata Sairin dan Bruder Heribertus Soemarjo) kepada Pemerintah yang meminta agar pemunduran hari raya Gerejawi itu tidak diberlakukan.
Menurut Menteri Agama saat itu, hari-hari raya keagamaan yang ritual adalah Idul Adha, Nyepi, Waisak, Idul Fitri dan Hari Natal; sedangkan yang seremonial adalah Tahun Baru Imlek, Tahun Baru Hijriah, Wafat Yesus Kristus, Maulid Nabi Muhammad SAW, Kenaikan Yesus Kristus dan Isra Miraj.
Penetapan tentang pemunduran hari raya keagamaan itu dan kategorisasi hari raya yang ritual dan seremonial itu menimbulkan tanda tanya besar. Penetapan hari raya keagamaan itu menjadi ranah Majelis Agama dan bukan menjadi urusan pemerintah.