Badan intelijen adalah cerminan dari masyarakat di mana mereka beroperasi. Selama Perang Dingin, ia dapat membedakan antara otoriter dan demokrasi: dalam sistem otoriter, satu badan intelijen meliputi operasi domestik dan asing; dalam demokrasi, mereka dibagi antara lembaga yang terpisah.
Negara seperti Inggris memiliki MI-5 untuk tugas internal dan MI-6 untuk tugas eksternal. Badan investigasi utama dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau FBI tetap berada di dalam, sementara CIA, salah satu badan intelijen pemerintah federal Amerika Serikat, melihat ke luar.
Rusia, menutupi segalanya --- secara internal dan eksternal --- Federal'naya Sluzhba Bezopasnosti Rossiyskoy Federatsi atau biasa disingkat FSB adalah badan keamanan utama Rusia dan badan penerus utama dari KGB di era Uni Soviet (Komite Keamanan Negara). Indonesia juga condong ke arah itu.
Dikutip dari tulisan Pengamat Intelijen Prayitno Ramelan berjudul Pimpinan Intelijen di Indonesia Sebaiknya Non-partisan diungkapkan bahwa Presiden Biden menegaskan bahwa prioritas utama Burns adalah memastikan pengumpulan bahan keterangan dan analisis intelijen yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik setelah muncul kritikan keras Presiden Trump terhadap badan-badan intelijen AS. Presiden Biden menegaskan kepada Burns saat pemilihan itu, hari Senin (11/1/2021) dan menyatakan "Shares my profound belief that intelligence must be apolitical and that the dedicated intelligence professionals serving our nation deserve our gratitude and respect." Biden juga menegaskan hal serupa kepada penasihat keamanan nasional dan badan intelijen lainnya tentang posisi intelijen yang profesional menghindari kepentingan politik. Maksudnya agar informasi serta analisis intelijen lebih murni tidak bias karena conflict of interest.
Jika boleh merunut dari belakang, persepsi publik bahwa Presiden Joko Widodo cenderung mencadangkan pos-pos strategis di pemerintahannya untuk partai-partai politik yang mendukung pemilihannya tahun lalu sulit dibantah, meski siapa pun yang berkuasa kemungkinan besar akan melakukan hal yang sama. Seorang presiden akan lebih memilih orang-orang yang dapat dipercaya dan bekerja dengannya untuk mengisi jabatan-jabatan agar dapat memerintah secara efektif.
Pemilihan Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), pensiunan jenderal Angkatan Darat dan mantan gubernur Jakarta, adalah ketua petahana Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia (PKPI), satu dari lima partai politik yang mendukung Jokowi dalam pemilihan presiden 2014. Ia pernah menjabat sebagai Kasi Intel Satgas di Kopassus, Sutiyoso memilih nama Manix. Ia pernah menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya pada tahun 1996 ketika terjadi pertumpahan darah 27 Juli 1996 yang menandai pengambilalihan paksa kantor Partai Demokrasi Indonesia (sekarang PDI-P) di Jakarta Pusat. Anehnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, yang saat itu menjadi presiden, mendukung terpilihnya kembali Sutiyoso sebagai gubernur Jakarta pada 2002.
Sejarah menunjukkan BIN yang dulu bernama Bakin selalu dipimpin oleh seorang jenderal Angkatan Darat sejak era Orde Baru, kecuali pada 2009 hingga 2011 saat mantan Kapolri Sutanto menjabat Kepala BIN, kemudian pada tanggal 2 September 2016, Presiden Jokowi menunjuk Budi Gunawan menjadi Kepala BIN menggantikan Sutiyoso. Ia pernah menjabat sebagai Wakapolri mendampingi Jenderal Polisi Badrodin Haiti sejak 22 April 2015 dan Jenderal Polisi Tito Karnavian sejak 13 Juli 2016.
Oleh karena itu, gaya BIN yang militeristik tidak dapat dihindari, tetapi di era demokrasi ini setiap pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan operasi intelijen negara dengan dalih keamanan nasional tidak dapat diterima. Sebagai otoritas spionase, citra BIN sebagai musuh HAM tetap terjaga. Mungkin Sutiyoso saat itu bisa membuat perbedaan.
Dewasa ini, globalisasi agak mengaburkan perbedaan. Banyak ancaman tidak menghormati batas-batas negara. Radikal agama, misalnya, mengobarkan pertempuran regional terlepas dari perbatasan. Akibatnya, FBI dan CIA sekarang duduk bersama. Kantor FBI di luar negeri juga telah menjamur. Namun, tetap satu kebenaran: korelasi terbalik antara kebebasan dan operasi intelijen. Semakin sedikit kebebasan pribadi yang diberikan kepada warga negara, semakin luas mandat untuk badan intelijennya. Sebaliknya, semakin besar kebebasan pribadi, semakin jelas batasan pada badan intelijen.
Insan intelijen senantiasa dibimbing idealisme marwah intelijen yang dijustifikasi oleh kepentingan dan keamanan nasional. Bila insan intelijen kehilangan idealismenya, maka ia akan menjadi pengabdi kepentingan pimpinan atau kelompok tertentu yang sangat jauh dari kepentingan nasional.
Beberapa waktu lalu, publik kembali dihebohkan dengan manuver Badan Intelijen Negara (BIN) melalui penampilan pasukan Rajawali. Dari banyak komentar menanggapi acara tersebut, beberapa orang bertanya-tanya mengapa pasukan Rajawali tidak secara jelas ditentukan oleh profil, kualifikasi, dan penunjukan mereka. Masyarakat hanya tahu pasukan itu unjuk kebolehan saat acara pelantikan yang digelar Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).