Banyak pihak yang berharap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kaum milenial dapat menjadi pemecah kebekuan dalam perpolitikan nasional dan ibu kota negara.
Anggota partai politik ini terus-menerus menantang isu-isu tabu dalam wacana Indonesia seperti poligami, minoritas, dan peraturan yang diilhami oleh hukum syariah.
Ada yang mengatakan strategi ini mungkin berisiko bagi partai pendatang baru. Namun PSI berhasil mengamankan 5,7 persen atau lebih dari 400.000 dari lebih dari 7,8 juta pemilih Jakarta dalam pemilihan umum terakhir tahun 2019.
Sekarang partai ini memiliki delapan kursi di dewan legislatif Jakarta yang memiliki 106 kursi untuk lima tahun ke depan. Bagi pendatang baru dengan keenam kursi terbanyak, bahkan bagi mantan partai berkuasa Golkar yang hanya mendapat enam kursi, ini adalah masalah besar untuk pemilihan umum 2024.
Namun,akankah PSI bertahan di Jakarta? Menjadi partai idealis sepanjang waktu di luar parlemen tidak membawa hasil yang sama ketika benar-benar duduk di arena dewan.
Jakarta memiliki sejumlah masalah termasuk degradasi lingkungan dan ketimpangan ekonomi. Meskipun upaya penataan ruang wilayah metropolitan, masalah kronis belum terselesaikan, diperparah oleh dugaan konflik kepentingan dari eksekutif dan legislatif. PSI harus cepat menangkap politik Jakarta untuk bisa mengatasinya.
Ada lima tantangan yang bakal dihadapi Partai Solidaritas Indonesia:
Pertama, bagi PSI adalah berhadapan dengan partai politik yang lebih besar di dewan legislatif Jakarta. PDI Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat menguasai hampir dua pertiga kursi dewan.
Dengan agenda masing-masing, partai-partai besar berupaya untuk tetap menjalin kerjasama yang erat dalam pengawasan pemerintah atau dalam penyusunan dan pengesahan perda Jakarta.
Ketika PSI menjadi populer karena pandangannya yang anti-mainstream dalam kampanye pemilu, kolaborasi yang tak terhindarkan dengan sesama anggota dewan akan menjadi tantangan, terutama bagi anggota dewannya.
Delapan anggota dewan adalah anak-anak baru dengan latar belakang yang beragam. Latar belakang mereka seperti pengacara, lulusan baru, dan relawan sosial mungkin relevan untuk menjangkau masyarakat. Tapi titik kritisnya adalah sejauh mana, mereka bisa mendapatkan rasa saling percaya dari sesama anggota dewan.