Kegaduhan Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jokowi pun marah, melalui Juru Bicaranya, Johan Budi, bahwa presiden presiden tidak senang dengan perseteruan para menteri. Apalagi, ada beberapa menteri yang sudah menyerang secara personal dan dengan jelas dilihat publik. Meski Presiden Jokowi dan pihak Istana belum menyebutkan identitas menteri yang terlibat kegaduhan. Dugaan publik, termasuk penulis, menteri yang dimaksud adalah Rizal Ramli. Sebenarnya, sejak membaca dan melihat akun twitter milik Rizal Ramli @RamliRizal, yang mengomentari 'meme' yang dipostingnya sendiri. Penulis sudah menduga tidak akan lama lagi, cuitan Rizal Ramli akan memicu kembali kehebohan Kabinet Kerja Joko Widodo. Berikut cuitan Rizal Ramli yang telah beredar di media sosial maupun media daring. Malam ini, penulis kembali mencoba memastikannya, cuitan tanggal 29 Februari lalu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Republik Indonesia Rizal Ramli melalui akun twitternya, telah dihapus?
[caption caption="Akun Twitternya @RamliRizal, pun mengomentari 'meme' yang dia posting sendiri, kini telah dihapus?"][/caption]
Namun, penulis tidak ingin terjebak dalam pusaran kegaduhan cuitan Rizal Ramli tersebut. Alasan pokoknya, sebagaimana telah disinggung tulisan sebelumnya, Apa Kabar Rizal Ramli? dan Tentang Pemberitaan Rizal Ramli. Dalam konteks kegaduhan Kabinet Kerja Joko Widodo, penulis mengulang kembali bahwa mencoba berusaha bahwa berpikir linear dengan mistar lurus dari sebuah komunitas masyarakat adalah hal yang wajar. Perihal ini, arketip setiap anggota komunitas masyarakat terpublikasikan dalam sudut pandang tertentu dalam waktu yang cukup lama. Dalam ilmu psikologi kita mengetahui mass behavior, ilmu politik dikenal sebagai budaya politik dan dunia ekonomi kita memahaminya sebagai motivasi ekonomi.
Kedua, apa yang sedang terjadi saat ini, secara berkelompok tersebut, adalah penciptaan cara berpikir dan menganalisa seseorang terhadap suatu permasalahan yang menjadi ciri khas dari sudut pandang tertentu. Kata sudut pandang telah merepresentasikan berpikir linear dengan mistar lurus yang kadangkala bersifat bersilangan dengan sucut pandang lain. Hal inilah, kemudian menjadikan riuh renyah kerupuk informasi terkait sosok kontroversial Rizal Ramli.
Ketiga, bagi yang mendalami studi komunikasi, tentunya mafhum betapa luar biasa dampak media dan pihak akademisi maupun intelektual publik pun turut angkat bicara. Pengamat politik, Muhammad AS Hikam 'menantang' Presiden Jokowi untuk bisa mengambil sikap, bahkan kalau diperlukan menteri yang membuat gaduh sebaiknya di reshuffle. Sementara, Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ditanya awak media hanya menjawab diplomatis. "Apakah akan berujung pada reshuffle, itu Presiden yang punya kewenangan," kata Kalla di kantornya pada Rabu, 2 Maret 2016. Peranan media adalah suatu kepastian keberpihakan berlandaskan kalkulasi pemilik modal dan simpati publik. Namun, media yang berpihak secara politik adalah "lumrah" dan perlu dipantau publik sebagai pihak yang terkena dampak langsung. Dan, itu terjadi, oleh sebab afiliasi politik media dimana faktor pemilik modal dan dewan redaksi mempunyai keselarasan ideologi dengan partai politik. Dalam kasus kegaduhan Kabinet Kerja Joko Widodo, menurut amatan penulis, lebih sebagai kombinasi antara adanya simpati publik dan media, sehingga selalu menarik sebagai berita.
Berdasarkan amatan melalui media massa dan media daring, beberapa menteri Kabinet Kerja Joko Widodo 'rajin' membuat gaduh, di antaranya Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno soal proyek kereta cepat, Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli soal Blok Masela dan sebelumnya soal proyek listrik. Bagi penulis, kegaduhan ini menjadi upaya penyegaran kembali atau rethinking. Adalah sebuah proses membuka pemikiran seseorang untuk melihat secara keseluruhan kemungkinan apa yang terjadi dalam suatu permasalahan dan menjadi perhatian. Jangan pernah memiliki asumsi secara linear terhadap setiap kejadian yang dialami.
Cara pandang global dan ekstensif memang sangat melelahkan sebab dibutuhkan wawasan dan pengetahuan dasar serta energi besar untuk menekuninya, sampai suatu saat secara sistematis memiliki insting yang dapat membantu pekerjaan: bagaimana kegaduhan Kabinet Kerja Joko Widodo di mata Anda?
Agar lebih mudah dipahami, selanjutnya terserah anda bagaimana memandang sosok menteri-menteri yang membuat gaduh, sangat bergantung pada wawasan dan pengetahuan dasar serta insting yang anda miliki.
Jadi, sebagaimana saran penulis, Tahun 2015, Tahun Bongkar Pasang Menteri, kata kuncinya, Presiden Joko Widodo dalam melaksanakan reshuffle kabinet hendaknya melepaskan diri dari tekanan dari pihak-pihak yang berupaya mengambil keuntungan dari situasi yang berkembang terkait impresi eksternal yang berbuntut kepada perekonomian Indonesia. Reshuffle kabinet hanya diberlakukan kepada mereka yang jelas mengkhianati Anda, Mr. President.