Inilah 'Pekerjaan Rumah' Balon Gubernur DKI Jakarta

 [caption caption="Wajah Jakarta (sumber foto: ugeducation.org)"][/caption]

Jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017, bursa bakal calon Gubernur DKI sudah mulai riuh renyah diberitakan media online di Indonesia. Sebagaimana dalam rilis yang berdasarkan pantauan mesin Intelligence Media Management (IMM) Indonesia Indikator (I2), ada lima figur top person atau orang paling banyak dibicarakan terkait Pilkada DKI Jakarta. Kelima nama itu adalah Basuki Tjahaja Purnama, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Ahmad Dhani, serta Yusril Ihza Mahendra. Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok muncul sebagai top person pertama dengan jumlah berita mencapai 1.254. Lalu, Ridwan Kamil di posisi kedua dengan 596 berita. Ahmad Dhani menjadi top person ketiga dengan 330 berita, sedangkan Sandiaga Uno dan Yusril Ihza Mahendra masing-masing mendapat 318 berita dan 280 berita. 

Sebelumnya, nama Ridwan Kamil dan Tri Rismaharini menjadi calon kuat untuk "melawan" petahana Basuki Tjahaja Purnama dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Dua kepala daerah ini memiliki angka keterpilihan di urutan kedua dan ketiga setelah Basuki. Demikian hasil survei lembaga Cyrus Network. Survei tatap muka ini dilakukan pada 27 Oktober hingga 1 November, Kompas edisi cetak 12 November 2015. Kemudian, saat partai politik dinilai tidak lagi memikat, publik merekomendasikan calon yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta agar melalui jalur independen. Sejauh ini, calon independen paling kuat masih dipegang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Demikian hasil survei bertajuk "Calon Independen vis-a-vis Calon Partai" yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang dirilis, Senin (25/1), di Jakarta, Kompas edisi cetak 26 Januari 2016. 

Basuki Tjahaja Purnama juga menyatakan keinginannya maju dari jalur independen. Dia tidak ingin mengecewakan relawan yang susah payah mengumpulkan KTP sebagai bukti dukungan. Teman Ahok, relawan pendukung Basuki, telah mengumpulkan sedikitnya 627.854 KTP. Sesuai ketentuan, dukungan minimal untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur dari jalur independen adalah 7,5 persen dari jumlah daftar pemilih tetap. Mengacu daftar pemilih tetap Pilkada Jakarta 2012 yang 6,9 juta, dibutuhkan dukungan sekitar 525.000 KTP.

Sementara, sebanyak 64 persen dari 631 responden yang diteliti Saiful Mujani Research and Consulting pada 18-23 Agustus 2015 menyatakan puas atas kinerja Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Namun, sejumlah bidang dinilai kurang, seperti penanganan pedagang kaki lima, transportasi, serta saluran air dan daerah resapan. 

Beberapa catatan yang terhimpun melalui media massa yang beredar, gaya kepemimpinan Ahok yang selalu berbicara blak-blakan, terkesan arogan dan kasar bahkan terkadang menjadi persoalan bagi sebagian kalangan. Dalam laman ini, Ahok sebagai pengusaha di tahun 1995, ia mengalami sendiri pahitnya berhadapan dengan politik dan birokrasi yang korup. Pabriknya ditutup karena ia melawan kesewenang-wenangan pejabat. Ahok berkeyakinan bahwa perubahan di Indonesia bergantung pada apakah individu-individu idealis berani masuk ke politik dan ketika di dalam berani mempertahankan integritasnya. Baginya, di alam demokrasi, yang baik dan yang jahat memiliki peluang yang sama untuk merebut kepemimpinan politik. Jika individu-individu idealis tidak berani masuk, tidak aneh kalau sampai hari ini politik dan birokrasi Indonesia masih sangat korup. 

Sangat masuk akal kiranya, jika di mata sebagian warga, Jakarta di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama terbukti menjadi lebih baik. Peneliti LIPI, Syamsuddin Haris, mengatakan, sentimen primordial tidak lagi menjadi dasar pemilih di Jakarta menentukan pilihan. "Pemimpin yang disukai sekarang adalah pemimpin post-modernitas yang tidak cuma berbasa-basi, pidato, atau upacara, tetapi yang mau bekerja keras. Sentimen agama juga makin tidak laku," katanya, Kompas edisi cetak, 12 November 2015. Karena itu, meski Basuki tergolong kontroversial dengan berbagai kebijakannya, publik tetap memilihnya karena mendambakan sosok yang tegas dalam mengambil keputusan.

Namun, Basuki Tjahaja Purnama selama kepemimpinannya dinilai masih menyisakan beragam persoalan pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta lebih mengedepankan hak setiap warga dalam seluruh proses pembangunan. Menurut catatan Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan, penggusuran dan penanganan pedagang kaki lima di Jakarta sepanjang tahun 2015 meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebagian besar penggusuran dilakukan tanpa proses dialog antara pemerintah dan korban. "Tahun 2014, terjadi 26 kasus penggusuran dengan jumlah bangunan tergusur sekitar 14.000. Tahun ini, terjadi 51 kasus penggusuran dengan 30.000 bangunan yang tergusur," ujarnya dalam konferensi pers. 

Komisioner di Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Siane Indriani, pesimistis isu HAM akan menjadi perhatian serius Pemprov DKI pada tahun mendatang. Apalagi, tahun 2016 mulai masuk masa kampanye pemilihan Gubernur DKI tahun 2017. "Isu HAM sering kali menjadi komoditas kampanye hingga satu tahun pertama setelah pilkada. Setelah itu, pemimpin daerah lupa akan isu HAM," ujarnya, Kompas edisi cetak 21 Desember 2015.

Sebagaimana yang telah ditulis sebelumnya,  siapa pun yang menjabat Gubernur di Ibukota negara tercinta ini, akan menghadapi persoalan yang sama, penggusuran atau penertiban. Inilah data jalur hijau di DKI Jakarta yang berjumlah ribuan adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan atau benarlah apa yang ditulis Andre Vltchek "Jakarta, sebagai ibu kota negara yang oleh media Barat diberi predikat ‘demokratis’, ‘toleran’ dan ‘perekonomian terbesar di Asia Tenggara’ sebenarnya adalah tempat dimana mayoritas penduduknya tidak memiliki kendali atas masa depan mereka sendiri."