Tahun depan Papua akan melaksanakan pilkada serentak yang akan diikuti oleh tujuh daerah, yakni Puncak, Paniai, Deiyai, Jayawijaya, Mimika, Mamberamo Tengah, dan Biak Numfor serta pemilihan Gubernur Papua. Namun dari tahun ke tahun setiap penyelenggaraan pesta demokrasi di tanah Papua selalu menemui permasalahan. Seolah-olah pesta politik di Papua tak pernah absen dari problema. Berikut adalah sepuluh penyebab Pilkada Serentak Papua 2018 rawan konflik:
1. Sistem Noken
Ada dua pola sistem noken, pertama, pola Big Man. Pemberian suara diserahkan atau diwakilkan kepada ketua adat. Dalam pola ini, warga sepenuhnya menyerahkan pilihan kepada pemimpin sebagai ekspresi ketaatan. Kedua, pola Noken Gantung. Masyarakat dapat melihat suara masuk ke kantong partai/calon yang sebelumnya telah disepakati. Kedua pola ini mengesampingkan prinsip bebas dan rahasia dalam pemilu.
Nilai luhur yang dimaksud dalam sistem noken ini dimanfaatkan oleh para calon yang tamak kekuasaan, untuk kepentingan pribadi. Transparansi yang dilakukan dengan membuka ruang bagi siapa saja untuk mengetahui siapa calon yang dipilihnya telah mengakibatkan keterbukaan pula bagi pihak lawan untuk memastikan pihak-pihak yang berseberangan dengan pihaknya dan melakukan tindakan balasan dalam hal terjadi kekalahan.
2. Kelompok Separatis
Baru saja terjadi peristiwa di Tembagapura yang melibatkan kelompok separatis TNP-PB (Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat) yang diekspose media dengan sebutan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata). Hal ini merupakan peringatan bagi pemerintah, sebab aksi tersebut diduga erat kaitannya dengan Pilkada Seretak Papua 2018. Memang selama ini khususnya di wilayah Papua setiap menjelang pesta politik kondisinya memang akan cenderung tidak kondusif dan memanas. Kelompok separatis dengan kepentingan politiknya tentu akan mencari kesempatan untuk menyuarakan tuntutan referendum dan sebagai ajang menunjukkan eksistensi mereka di tanah Papua.
3. Distribusi Logistik Pilkada
Keterlambatan distribusi logistik menyebabkan banyak daerah di Papua menggunakan sistem noken. Sistem noken rawan terjadi konflik ketika gelaran pilkada berlangsung. Karena itu sarat akan intimidasi saat akan menentukan pilihannya nanti. Mengantisipasi keterlambatan pendistribusian logistik akibat kondisi geografis wilayah Papua yang memang sulit sebaiknya jauh-jauh hari atau sebulan sebelum pelaksanaan logistik sudah didistribusikan ke seluruh daerah.
4. Akses Informasi Buruk
Akses informasi yang buruk dibuktikan dengan sulitnya mendapatkan sinyal telepon seluler yang diharapkan dapat membantu komunikasi di daerah tersebut. Di Kabupaten Intan Jaya misalnya, sinyal hanya ada di kediaman bupati, di tempat lain tidak ada. Akibatnya sulit bagi aparat keamanan untuk melaporkan keadaan dan situasi di daerah rawan konflik. Untuk daerah pegunungan, pelaksanaan tugas pengawas pilkada juga sangat bergantung kepada sinyal yang ada. Sebab, hampir tidak mungkin menghadirkan saksi di seluruh tempat pemungutan suara di daerah pegunungan Papua.
5. Penyelenggara Pilkada
Netralitas penyelenggara pilkada dinilai rendah. Seperti kasus tahun sebelumnya, dimana KPU Intan Jaya dan KPU Puncak Jaya dalam menetapkan pemenang pilkada tidak menghitung suara di semua distrik. Bahkan rekomendasi dari pihak Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tolikara kepada KPU Tolikara agar dilakukan pemungutan suara ulang tidak dilakukan KPU Tolikara. Kondisi jarak yang jauh antar distrik dan membutuhkan biaya besar dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan untuk mempengaruhi anggota KPU daerah sesuai dengan kepentingannya. Pengawasan terhadap perilaku penyelenggara pilkada ini sulit diawasi disumbang oleh kondisi geografi daerah di Papua. Satu distrik dengan distrik lainnya bisa ditempuh hanya melalui jalur udara misalnya, terutama untuk di daerah pegunungan.
6. Kerusuhan Pada Masa Kampanye
Berkaca dari berbagai kasus yang terjadi pada masa kampanye Pilgub Papua sebelumnya. Masih banyak terjadi permasalahan atau kerusuhan ketika penyelenggaraan kampanye. Berbagai kerusuhan tersebut sering diakibatkan oleh hal-hal yang sepele. Melihat karakter masyarakat Papua yang memiliki tingkat emosional yang tinggi ditenggarai menjadi penyebab seringnya kerusuhan di daerah tersebut. Belum lagi munculnya provokator dari pihak lawan politik sehingga memancing amarah dan berlanjut pada aksi anarkis dan tentunya hal tersebut akan sangat mengganggu jalannya pilkada jika tidak diantisipasi sejak dini.
7. Politik Uang
Karakter masyarakat Papua yang mudah tergiur oleh uang membuat politik uang masih menjadi senjata utama bagi oknum-oknum tim pemenangan calon untuk memenangkan paslonnya dalam pilkada. Kondisi ekonomi masyarakat disana dijadikan lahan kampanye kotor untuk meraih suara. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik tidak hanya bersifat eksternal tetapi juga internal. Hal seperti ini dapat menciderai asas Luber Jurdil dalam pilkada bahkan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelengara pilkada karena terbongkarnya praktik politik uang antara pasangan calon dan penyelenggara pilkada.
8. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
Masih banyaknya warga Papua yang belum rekam data KTP-el, disebabkan oleh letak geografis di mana banyak warga tinggal di laut dan kawasan pegunungan sehingga terkendala ketika akan melakukan rekam data. Kedua, faktor budaya setempat yang masih menganggap mengurusi administrasi kependudukaan adalah hal yang kurang penting. Sebab mengurus akta kelahiran dan kematian juga masih minim. Yang ketiga, secara teknis jaringan internet di kawasan pegunungan sering mati atau sulit sinyal.
9. Kampanye Hitam (Black Campaign)
Belum lama ini isu kampanye hitam telah menimpa salah satu calon gubernur Papua yakni Lukas Enembe. Netizen dikejutkan dengan beredarnya beberapa foto yang menampilkan seseorang yang mirip dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH sedang duduk di sebuah meja kasino permainan kartu seperti black jack. Kampanye hitam seperti ini bertujuan untuk menimbulkan persepsi yang dianggap tidak etis dan sikap resistensi dari para pemilih terhadap seseorang atau salah satu calon dengan harapan akan merusak nama baik dan kredibilitas calon dimaksud.