COP 26 Gagal Memberikan Optimisme Mencegah Perubahan Iklim?

Pemerintah Inggris merilis draft persetujuan dalam pertemuan COP 26. Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, meminta negara-negara untuk mendorong sepenuhnya usaha menghentikan pemanasan global, pada batas maksimal pertambahan suhu 1,5 derajat celcius.

Ada empat hal menarik dalam draft tersebut. Pertama, lebih dari 100 pimpinan negara berjanji untuk mengakhiri dan membalikkan deforestasi pada tahun 2030. Kedua, Amerika Serikat dan Uni Eropa menginginkan kerjasama global untuk memotong emisi gas rumah kaya, yaitu metan, pada tahun 2030.

Ketiga, lebih dari 40 negara berkomitmen meninggalkan bahan bakar batu bara. Tak termasuk didalamnya adalah China dan Amerika Serikat. Keempat, bantuan dana baru akan diumumkan untuk membantu negara berkembang beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Yang menjadi kritikan dari kalangan pegiat lingkungan adalah kurangnya komitmen dari negara-negara kaya. Janji bantuan 100 milyar dollar pertahun, dari negara kaya untuk negara berkembang, sebagai ganti tugas negara berkembang mempertahankan hutannya, pun belum lunas. Belum lagi perhitungan nyata, bahwa saat ini, angka 100 milyar dollar itu masih kurang. Diperhitungkan, saat ini dibutuhkan 150 milyar dollar pertahun.

Para pegiat lingkungan pun menilai, bahwa secara umum, event COP seperti yang diselenggarakan di Glasgow, Inggris, ini tak lebih dari sebuah strategi kehumasan (public relation), yang hanya menjual program kerja.

Termasuk Presiden Jokowi sendiri juga dikritik oleh pegiat lingkungan dalam negeri. Para pegiat lingkungan menuding, program pemindahan ibukota, adalah kontra produktif terhadap tujuan penanggulangan perubahan iklim.

Padahal, kerusakan alam berdampak nyata terhadap sektor pertanian dan perikanan. Jika alam rusak, maka akan mengganggu usaha rakyat kecil di dua sektor ini. Maka yang terjadi adalah orang kaya, para pengusaha, merusak alam melalui perusahaannya, dan rakyat kecillah yang merasakan dampaknya.