Pada hari Senin 11 April lalu, elemen mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran. Isu yang dituntut oleh mahasiswa adalah penghentian wacana 3 periode presiden yang menjadi salah satu dari banyak kegaduhan politik selama pandemi Covid-19.
Wacana 3 episode presiden sebenarnya sudah sejak lama berulang kali ditolak oleh Jokowi sendiri. Ya memang, wacana tersebut bukan datang dari ucapannya sendiri. Lantas, siapa yang pertama kali membuka kegaduhan ini?
Jika ditelusuri, ternyata wacana 3 periode presiden ini bermula kala Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, pada Januari 2022 lalu mengatakan bahwa pengusaha meminta agar Pemilu 2024 diundur. Lebih lanjut, Bahlil mengatakan bahwa alasan para pengusaha meminta Pemilu 2024 diundur karena kini Indonesia masih dalam masa pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19.
Namun apakah Menteri Bahlil pernah menyebut siapa saja pengusaha-pengusaha tersebut? Dari kalangan mana pengusaha-pengusaha itu? Apakah konglomerat atau kalangan UMKM? Menteri Investasi RI ini tidak menjelaskan lebih lanjut.
Kemudian, dari sini lah terus tergoreng isu bahwa ada sejumlah pihak yang mengenakan Joko Widodo masih menjabat sebagai orang nomor 1 di Tanah Air. Padahal jelas ini merupakan pelanggaran konstitusi yang berlaku. Setiap menteri atau pejabat pemerintah lain termasuk presiden harus mematuhi konstitusi yang ada.
Konstitusi yang dimaksud tertuang dalam UUD 1945 yang telah diamandemen pada tahun 2022 pasal 7 yang dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan yang artinya sebanyak-banyaknya adalah 2 periode.
Isu semakin bergulir, membesar, membentuk bola salju. Percepatan membesarnya isu ini juga didorong oleh pernyataan menteri lainnya yang mengatakan bahwa dirinya mempunyai big data 110 juta warganet di Indonesia menginginkan pemilu diundur. Sontak saja hal ini membuat heboh di kalangan warganet karena tidak pernah merasa dirinya disurvei untuk data tersebut.
Puncaknya, Presiden Jokowi bertindak cepat menggelar rapat terbatas kabinet bidang Polhukam yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden akan tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang.
Dan Presiden Jokowi juga lah yang akhirnya menyampaikan secara langsung kepada masyarakat bahwa pemilu tetap dilaksanakan pada waktu semestinya. Tanpa diundur demi semata-semata dirinya mau memperpanjang jabatan.
Sebenarnya bila Presiden sendiri saja pun kukuh tidak akan melangkahi konstitusi dan cukup dengan 2 periode, mengapa orang-orang sekitarnya kelimpungan ingin melanggenggkan tirani kekuasaan Jokowi. Apa ada benefit yang akan hilang bila Jokowi tak lagi menjadi orang nomor 1 di Indonesia?