Lihat ke Halaman Asli

Bernabas Ambon

Orang Biasa

Politik Indonesia setelah Soekarno dan Soeharto

Diperbarui: 14 April 2020   11:03

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

https://m.tokopedia.com

Kepemimpinan Soekarno sebagai Presiden pertama NKRI dan presiden Soeharto sebagai presiden kedua NKRI relatif sama secara analogis. Sama-sama berdasar pada pembukaan UUD 1945, Pancasila, dan UUD 1945 yang belum diamandemen. Sama-sama terbawa kesikap otoriter, karena kewenangan yang diberikan kepada presiden oleh UUD 1945 terlalu besar. 

Sama-sama menjalankan pemerintahan yang relatif lama: Soekarno (20 th), soeharto (32 th). Sama-sama menjalankan birokrasi pemerintahan yang kental berwarna. Maka sangat menarik perhatian, bagaimana rakyat Indonesia, pemegang kedaulatan rakyat, belajar dari sejarahnya: mampukah mereka menemukan cara-cara pemerintahan yang baru, yang jelas harus berbeda dari cara pemerintahan soekarno dan Seoharto.

Hingga akhir hayatnya, Soeharto adalah legenda hidup penguasa otoriter yang hampir tak pernah tersentuh oleh hukum. Lima presiden- BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono dan Ir. Joko Widodo-telah menggantikannya. Namun, soeharto tetap tegak berdiri. Mengapa dan apa pelajaran dari soeharto bagi bangsa ini ke depannya??

Refleksi dari pemerintahan Soeharto, tentu sebuah tantangan berat yang dihadapi Presiden Joko Widodo untuk membangun kembali kepercayaan publik bahwa pemerintahan hasil pemilu tahun 2014 dan tahun 2019 ini masih memiliki komitmen untuk memberantas korupai dan menegakan supermasi hukum . Kecendrungan untuk menjadikan kasus  soeharto sekedar komoditas politik setiap menjelang pemilu harus diakhiri. Begtu pula kecendrungan mengkhianati mandat rakyat , seperti tercermin dalam perilaku elit politik dalam merespon perkara seoharto selama ini. 

Meskipun terlambat, mungkin kini saatnya bagi presiden Joko Widodo  untuk melakukan reorientasi atas berbagai kegagalan penegakan hukum dan HAM yang berlangsung selama ini. Toh tidak ada lagi kendala psikologis bagi bapak Preaiden Joko Widodo terhadap sang jendral besar yang telah menghadap sang pencipta. Termasuk di dalamnya mengambil alih aset dan kekayaan yayasan-yayasan  soeharto.

Jika tidak demikian, seolah-olah membiarkan kehidupan politik bangsa ini tetap mewarisi watak primitifnya sekedar sebagai arena saling rebut dan saling jarah di antara elite tanpa keberpihakan kepada bangsa dan nasib rakyat.  

Mari kita dukung pemerintahan Presiden Ir. Joko Widodo agar bangsa kita semkin maju dan rakyatnya sejahtera.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline