“Isu cinaisasi” dan ketakutan berlebihan (paranoid) terhadap faham komunisme ditiupkan oknum tertentu di republik dengan “menggoreng” isu masiv-nya investasi negara China di Indonesia. Dikatakan bahwa China akan menjajah Indonesia secara ekonomi dengan investasi. Awalnya, China akan mengiming-imingi investasi besar, kemudian China akan membuat Indonesia tergantung kepada mereka. Akhirnya, China akan menjadikan Indonesia negara komunis. Begitu kira-kira.
Namun, satu hal yang tak diungkapkan oleh sang oknum adalah fakta. Faktanya, China hanyalah investor nomor 4 di Indonesia setelah Singapura, Jepang, dan Hong Kong. Faktanya, Jepang pun saat ini gencar meningkatkan investasinya di Indonesia. Dalam rangka itu pulalah kedatangan Perdana Menteri Shinzo Abe kemarin ke Indonesia.
Kerja sama multisektor
PM Abe menyatakan pembicaraan bilateral dengan Presiden Jokowi menghasilkan sejumlah kesepakatan di berbagai bidang, yakni kemaritiman, pertahanan, energi, transportasi dan ketenagalistrikan.
Salah satunya yang sedang berlangsung proses pembangunannya adalah Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Untuk diketahui, pembangunan pelabuhan yang sudah memasuki fase akhir itu dikerjakan oleh perusahaan patungan Jepang-Indonesia.
Disebutkan pula, Jepang akan berkerja sama di bidang perkeretaapian, pembangkit listrik dan lain-lain melalui pembangunan infrastruktur berkualitas tinggi yang merupakan keunggulan Jepang.
"…[kami] juga berkontribusi bagi pembangunan daerah di Indonesia. Jepang memutuskan akan menciptakan kesempatan bisnis dengan nilai 74 miliar Yen untuk bidang irigasi dan konservasi pantai," tutur Abe seperti dikutip dari Detik.com.
Jadi, hentikan menggoreng “isu cina”
Nah kan, bicaralah fakta, jangan suka menggoreng isu yang sebenarnya tak faktual. Harus diakui ini ada hubungannya dengan kontestasi pilkada di DKI Jakarta yang melibatkan Gubernur Ahok. Lawan politik Ahok menggunakan isu kedekatan Ahok dengan para pengusaha beretnis China, lalu menghubung-hubungkannya ke Jokowi.
Sayangnya, di sisi lain, Gubernur Ahok seringkali susah menjaga lisannya yang membuat lawan politiknya punya amunisi untuk menyerang ia. Kemudian, ada oknum pihak-pihak politik yang tak suka Jokowi, lalu menghubung-hubungkan Ahok dengan Jokowi. Apalagi tujuannya kalau bukan melengserkan Jokowi sebagai presiden (makar).
Dalam konteks ini kita, sebagai masyarakat, tak boleh setuju. Kudeta atau pelengseran presiden di tengah jalan akan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pergantian presiden di tengah jalan tak kan menguntungkan siapapun. Secara ekonomi, karut marut sudah pasti terjadi. Bahkan, kehidupan demokrasi pun akan mundur. Intinya, jika memang sanggup mengalahkan Jokowi, be gentle dan lakukan saja di Pilpres 2019.