Entah mengapa, sekonyong-konyong muncul berita seolah-olah harga BBM bersubsidi harus naik. Harga BBM bersubsidi harus naik saat-saat ini juga. Sebelum Presiden SBY selesai masa pemerintahannya dan sebelum Jokowi memulai masa pemerintahannya. BBM harus naik karena subsidi sudah membengkak hingga Rp.8 triliun. Tahun ini, anggaran untuk subsidi BBM adalah Rp 246,5 triliun.
Lalu, muncul desakan dari berbagai pihak kepada SBY untuk segera menaikkan harga BBM bersubsidi, urgent! Jika SBY tidak menaikkan harga BBM segera, maka SBY merecoki Jokowi dengan masalah. SBY menzolimi Jokowi. SBY “menelantarkan” Jokowi. Begitu para pengamat dan politisi PDIP mencoba mencitrakan seolah-olah SBY yang salah, walaupun nanti Jokowi terpaksa menaikkan harga BBM. Huh, bisa aja!
SBY bakal membiarkan Jokowi mengurus persoalan BBM di periode pemerintahannya mendatang, sebagaimana dia dulu diwarisi Megawati dengan segudang permasalahan. Demikian ujar pakar psikologi politik Universitas Indonesia Dewi Haroen, seperti dikutip dari Rimanews.com.
Eits, jangan galau dulu!
Jangan lah galau dulu pak Jokowi dan kawan-kawan soal BBM ini. Kenapa pula harus menaikkan harga BBM bersubsidi. Jika pun ada kenaikan subsidi sampai Rp.8 triliun, pilihannya tidak perlu menaikkan harga BBM kok. Jangan percaya sama orang-orang yang berkata seolah menaikkan harga BBM bersubsidi adalah satu-satunya solusi.
Sebagai referensi, saya usulkan sebuah buku nih. Judulnya “Argumentasi PDI Perjuangan Menolak Kenaikan Harga BBM.” Buku itu berisi bantahan tiga argumentasi pemerintah yang waktu tahun 2012 hendak menaikkan harga BBM.
Selengkapnya silakan beli bukunya. Saya pikir pak Jokowi tak akan sulit kok mendapatkan buku itu. Atau kalau mau tahu ringkasannya silakan buka link ini: http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/300526-argumentasi-pdi-p-tolak-kenaikan-bbm
Saya kasih gambaran sedikit ya. Menurut buku itu, “jika ternyata pemerintah bisa menutupi kenaikan subsidi Rp55,1 triliun dari beberapa sumber penerimaan dan penghematan, harga BBM subsidi tidak perlu naik.”
PDI-P menawarkan solusi untuk menutupi kebutuhan subsidi bisa didapat pemerintah dari berbagai sumber berupa tambahan penerimaan negara. Sumber itu seperti Sisa Anggaran Lebih (SAL), Surat Berharga Negara (SBN), Penerimaan Dalam Negeri dari Kenaikan Harga Migas (PDN) dan netto utang/non utang.
Buku tersebut juga menuliskan dampak kenaikan harga BBM. Daya beli masyarakat yang sudah rendah menjadi semakin rendah.
Sebagai catatan, subsidi BBM di tahun 2012 (saat diprotes PDIP) sebesar Rp.55,1 triliun. Nah, sekarang subsidi BBM membengkak hanya Rp.8 triliun. Tentunya argumentasi-argumentasi PDIP di buku itu bisa diadaptasi lagi kali ini. Jadi, harga BBM bersubsidi tak perlu dinaikkan.
Maka, keputusan presiden SBY untuk tidak menaikkan harga BBM bukan karena menelantarkan Jokowi!
Tetapi karena SBY tidak mau menambah beban masyarakat (wong cilik) yang sudah cukup berat. Terlebih harga BBM sudah dinaikkan pada 2013 lalu, ditambah dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada tahun ini.
Lah terus kalau ada pihak yang ngotot ingin menaikkan harga BBM bersubsidi, apa lalu tujuannya? Membela wong cilik, kah? Wong cilik bisa teriak-teriak lho harga sembako naik lagi!
Usul saya cuma satu, yuk mari kita beli, baca dan pelajari buku “Argumentasi PDI Perjuangan Menolak Kenaikan Harga BBM!” Mudah-mudahan setelah membaca buku itu, kita kita tercerahkan dan tidak tergesa setuju dengan langkah menaikkan harga BBM.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H