Lembaga keagamaan dan ormas Islam di Kabupaten Sukabumi menjadi garda depan yang turut menyukseskan berbagai kebijakan Pemkab Sukabumi untuk mewujudkan Sukabumi yang religius dan mandiri.
Hal ini disampaikan Bupati Sukabumi Marwan Hamami saat menghadiri rapat koordinasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sukabumi beserta organisasi massa Islam dengan unsur Forkompimda di Vila Taman Strawberry, Kecamatan Kadudampit, baru-baru ini.
Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengatakan, silaturahmi sangat penting dan menjadi dasar kebersamaan yang menjadi modal berharga memajukan umat dan meningkatkan kesejahteraannya melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah.
Bupati Sukabumi Marwan Hamami saat menghadiri rapat koordinasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sukabumi beserta organisasi massa Islam dengan unsur Forkompimda di Vila Taman Strawberry, Kecamatan Kadudampit.
"Silaturahmi dan rapat koordinasi merupakan media perekat dalam membangun jalinan komunikasi dan kerja sama. Kabupaten Sukabumi tidak akan maju hanya di tangan pemerintahan saja, tetapi juga membutuhkan dukungan para ulama dan masyarakat itu sendiri. Khususnya lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan," jelas Marwan.Marwan melanjutkan, sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan visinya telah menetapkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi terhadap kesadaran untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari secara benar dan sungguh-sungguh yang mempunyai dampak untuk kemajuan dan kemaslahatan warga Sukabumi.
Di tempat dan kesempatan yang sama hadir pula Dandim 0607, Dandim 0622, Kapolresta Sukabumi dan Kapolres Sukabumi, Kabag Sosial dan Keagamaan Setda, Ketua MUI serta ketua dan pengurus ormas Islam se-Kabupaten Sukabumi.
Bupati Sukabumi Marwan Hamami saat menghadiri rapat koordinasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sukabumi beserta organisasi massa Islam dengan unsur Forkompimda di Vila Taman Strawberry, Kecamatan Kadudampit.
Sementara itu pengamat kebijakan publik Fajar Arif Budiman menjelaskan, komunikasi intens antara pemerintah dengan kelompok masyarakat harus terus dibangun. Tujuannya, agar sinergitas serta program yang dijalankan berjalan dengan baik.
"Kesalahpahaman yang kerap terjadi biasanya hanya disebabkan oleh rendahnya intensitas komunikasi antar para pihak yang berkepentingan, sehingga masing-masing tidak dapat menyampaikan maksud yang sebenar-benarnya," tandasnya.