Viral dulu, baru diurus. Heboh dulu, baru bertindak. Begitulah Indonesia. Seolah-olah inisiatif untuk berubah tidak pernah datang atas kehendak internal, tapi harus disentak lebih dulu dari luar.
Dari urusan besar, sampai hal kecil, semua harus viral lebih dulu. Contoh terbaru ialah soal toilet berbayar di SPBU Pertamina. Kemarin (23/11/2021) Pertamina mengeluarkan edaran untuk menggratiskan layanan toilet di semua SPBU di bawah jaringannya.
Langkah itu diambil setelah Menteri BUMN melakukan "sidak" ke sebuah SPBU Pertamina di Probolinggo, Jawa Timur. Diketahui bahwa SPBU tersebut mengenakan tarif penggunaan toilet. Meski pengelola menyebut tarif bersifat sukarela, tapi Menteri BUMN menghendaki layanan toilet semestinya gratis sebagai bentuk layanan fasilitas umum.
Kalau ditarik mundur, sidak Pak Menteri tersebut dipicu oleh sebuah unggahan warganet yang viral di media sosial beberapa hari sebelumnya. Seorang warganet menyebut toilet berbayar di SPBU Pertamina tergolong praktik pungutan liar atau pungli.
Banyak yang sependapat. Tidak sedikit pula yang menganggap bahwa itu bukan pungli. Namun, efek viral unggahan tersebut terbukti berhasil menyita perhatian pejabat negara sekelas menteri.
Sebenarnya agak aneh juga kalau pejabat tidak mengetahui soal toilet berbayar di SPBU Pertamina. Sebab hal ini sudah berlangsung lama. Meski tidak semua SPBU memungut tarif toilet, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa ada "sumbangan sukarela" bagi penggunaan toilet SPBU. Oleh karena itu, jika ingin membenahinya mestinya sudah dilakukan sejak lama tanpa harus menunggu viral terlebih dahulu.
Maka tidak salah jika menyebut bahwa perubahan di negeri ini baru akan terjadi jika telah viral di media sosial. Selama media sosial tidak gaduh, maka pejabat dan aparat bisa santai serta bebas dari tanggung jawab.
Akan tetapi yang menarik ialah respon publik setelah layanan toilet di SPBU digratiskan. Ternyata banyak yang kurang setuju dengan penggratisan toilet SPBU karena khawatir akan berdampak pada kebersihan dan kenyamanan toilet di SPBU. Kekhawatiran tersebut bisa dipahami. Sebab biasanya layanan umum yang gratis atau murah di negeri ini kualitasnya rendah.
Jangan sampai kebijakan toilet gratis di SPBU Pertamina kelak menjadi menjadi pembenaran untuk pengelola mengabaikan kebersihan dan kelayakannya. Apalagi di banyak SPBU, toiletnya berdempetan dengan tempat untuk sholat. Jika kebersihan toiletnya terabaikan, kesucian tempat untuk beribadahnya bisa terganggu.
Langkah menggratiskan layanan toilet di SPBU juga akan dipertanyakan dari sisi konsistensi kebijakan tarif fasilitas umum, terutama yang disediakan oleh pemerintah. Paling tidak hal itu harus diikuti dengan penggratisan layanan toilet di terminal-terminal. Sebab di banyak terminal bus, baik yang dikelola pemerintah daerah maupun Kementerian Perhubungan, kualitas dan layanan toiletnya lebih memprihatinkan dibanding toilet di SPBU. Padahal, terminal-terminal itu juga memungut tarif toilet.