Program vaksinasi Covid-19 baru dimulai. Namun, gagasan vaksin berbayar kembali diangkat. Pemerintah dianggap tidak konsisten. Polemik menguat lagi soal perbedaan jenis dan merek vaksin yang diberikan gratis dan yang berbayar.
Vaksin berbayar yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan sebenarnya bukan gagasan baru. Sebab sebelum Presiden Jokowi memutuskan vaksinasi gratis pada pertengahan Desember 2020, pemerintah memang telah menyiapkan dua skema vaksinasi. Yakni, vaksin program pemerintah yang digratiskan dan vaksin mandiri yang harus dibayar sendiri oleh masyarakat jika ingin disuntik vaksin Covid-19.
Bedanya, kali ini opsi vaksin berbayar digulirkan untuk mengakomodasi kepentingan sektor swasta yang menghendaki pemerintah memberikan keleluasaan bagi perusahaan-perusahaan untuk mendorong karyawannya disuntik vaksin tanpa harus menunggu giliran lebih lama. Pengusaha berdalih opsi vaksin berbayar terbatas bagi karyawan dan sektor swasta akan mempercepat tercapainya target vaksinasi, meringankan beban keuangan negara, sekaligus mendorong percepatan ekonomi.
Sepintas tak ada yang keliru dengan vaksin berbayar. Namun, mengingat program vaksinasi Covid-19 belum lama digulirkan dan masih banyak masyarakat yang salah memahami vaksin, opsi vaksin berbayar justru bisa membuat masyarakat semakin memandang sinis vaksinasi. Masyarakat akan menganggap pemerintah tidak konsisten dengan program vaksinasi gratis untuk semua rakyat. Dari berbayar, lalu digratiskan, kemudian berbayar secara terbatas.
Anggapan bahwa vaksin Covid-19 merupakan bagian dari bisnis komersil akan menguat kembali. Sebab meski opsi vaksin berbayar akan ditujukan bagi kalangan tertentu, masyarakat mungkin akan menaruh curiga bahwa selanjutnya opsi berbayar juga akan didorong untuk masyarakat umum. Mengingat tabiat pejabat Indonesia dengan model kebijakan yang suka berubah-ubah di tengah jalan.
Ditambah pernyataan Menteri BUMN yang menyebutkan vaksin berbayar nantinya menggunakan jenis dan merek vaksin yang berbeda. Jika benar terjadi, langkah ini akan memicu prasangka publik tentang kastanisasi vaksin.
Seolah-olah kualitas vaksin yang diberikan secara gratis dengan yang berbayar sengaja dibedakan. Anggapan demikian akan berbalik menjadi kontraproduktif dengan harapan mempercepat terpenuhinya target vaksinasi melalui opsi berbayar.
Maka dari itu, melempar kembali opsi vaksin berbayar justru menambah ketidakpastian di tengah pandemi. Menteri Kesehatan mestinya belajar dari banyaknya kesalahan komunikasi selama pandemi di mana para pejabat gemar melempar gagasan dan pernyataan yang belum matang sehingga memicu polemik.
Walau demikian opsi vaksin berbayar terbatas tengah dipertimbangkan oleh pemerintah. Presiden Jokowi telah menugaskan Kementerian Keuangan bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Kesehatan untuk mengkaji penyesuaian kebijakan terkait vaksin berbayar.
Sambil menunggu kepastian vaksin berbayar terbatas, kita boleh menebak seperti apa nantinya mekanisme untuk mengaksesnya.