Sejak pemilu langsung digulirkan di Indonesia pada 2004, semenjak itu pula beberapa aspek dalam pemilihan presiden berubah secara mencolok. Salah satunya adalah pandangan dan posisi wakil presiden.
Kita tahu bahwa selama orde baru pemilihan presiden sebagai mandataris MPR tak lebih dari sekadar sandiwara penuh formalitas yang telah dikondisikan untuk terus melanggengkan tahta Soeharto. Meskipun setiap lima tahun digelar pemilu, analisis dan prediksi sama sekali tidak dibutuhkan untuk hanya menebak siapa presidennya.
Diketahui juga bahwa wakil presiden sekadar hiasan dinding yang diletakkan secara pasif di samping foto presiden. Ada wakil presiden yang lebih kelihatan seperti ajudan presiden, ada yang terlihat sebagai murid, dan seringkali peran yang tampak hanya ban serep. Itu pun fungsinya jarang menonjol karena ban serep memang tidak selalu digunakan.
Namun, wakil presiden berubah menjadi lebih agung sejak 2004. Para calon presiden atau partai politik yang memiliki jagoan untuk dimajukan sebagai capres harus berpikir jeli dan teliti untuk menentukan pendampingnya. Kecuali saat SBY memilih Boediono untuk masa jabatan Presiden SBY yang kedua, penentuan cawapres pada pemilu langsung menjadi bagian yang penuh dinamika.
Cawapres telah menjelma jadi faktor yang dianggap sebagai penentu kemenangan. Capres yang elektabilitasnya kurang meyakinkan bisa melejit jika mendapat cawapres yang unggul. Sebaliknya, capres yang pada mulanya diunggulkan bisa terhempas jika salah memilih pendamping.
Kini posisi dan nilai tawar cawapres lebih menggiurkan dibanding capres. Itu bisa dilihat dari pragmatisme parpol yang berlomba hingga saling sikut untuk menyodorkan cawapres. Para tokoh dan politisi pun lebih bercita-cita menjadi wapres. Mereka tidak segan menawarkan dan menjual dirinya agar dipinang oleh capres tertentu.
Sementara itu bagi seorang capres perhitungan untuk memilih cawapres bisa jadi lebih memusingkan dibanding merancang strategi kampanye. Urusan program dan kampanye mudah diatur, tapi cawapres harus cermat diukur.
Drama pemilihan Sandiaga Uno oleh Prabowo Subianto menunjukkan betapa posisi cawapres dianggap sangat vital. Banyak intrik dan tarik ulur dalam penetapan Sandiaga hingga memancing riak perselisihan di antara koalisi Prabowo sendiri. Satu yang paling kita ingat adalah konflik "Jenderal Kardus" pada detik-detik menjelang penetapan Sandiaga Uno sebagai pendamping Prabowo.
Dinamika yang tak kalah menguras emosi dan tensi politik juga terjadi di kubu Jokowi. Dengan sangat dramatis Ma'ruf Amin tiba-tiba menggusur Mahfud MD pada sepersekian detik sebelum pengumuman cawapres Jokowi. Barangkali ini adalah salah satu adegan politik paling tidak lucu dalam penetapan cawapres pemilu 2019.
Pertimbangan dipilihnya cawapres Sandiaga oleh Prabowo barangkali demi kelancaran logistik, dana kampanye, dan tentu saja menggaet kaum milenial. Sementara cawapres Ma'ruf Amin dimajukan untuk menetralisir serangan SARA kepada Jokowi sekaligus memaksimalkan dukungan suara kalangan muslim.
Meski kedua pertimbangan tersebut tampak berbeda, tapi sama-sama berangkat dari premis bahwa posisi cawapres akan bisa mengunci kemenangan. Mana yang terbukti lebih mampu memenangkan perlu kita tunggu sampai hari pemilihan nanti.