Setelah terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, Prabowo Subianto menegaskan bahwa ia tidak ingin pemerintahannya diganggu oleh orang-orang yang dianggap "toxic" atau beracun. Hal ini disampaikan menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang memberikan saran kepada Prabowo untuk tidak memasukkan individu-individu berpengaruh negatif ke dalam kabinetnya.
Luhut menekankan pentingnya menjaga integritas dan efektivitas pemerintahan dengan menghindari perekrutan orang-orang yang dapat merusak tatanan pemerintahan yang sehat. Ia percaya bahwa dengan menghindari elemen toxic, peluang untuk melakukan korupsi dapat ditekan melalui sistem digitalisasi yang lebih transparan.
Menanggapi saran tersebut, partai koalisi pendukung Prabowo, termasuk Partai Gerindra, mengindikasikan bahwa saran Luhut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan kabinet mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan saran tersebut dan akan dipertimbangkan oleh Prabowo dalam menyusun kabinet.
Prabowo sendiri, dengan dukungan penuh dari partai-partai koalisi seperti Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat, diyakini akan memilih orang-orang terbaik untuk membantu dalam menjalankan pemerintahannya. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa Prabowo memiliki pengalaman dan informasi yang lengkap untuk menentukan anggota kabinet yang paling kompeten dan bersih dari pengaruh negatif.
Dengan demikian, Prabowo berkomitmen untuk membentuk pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada kemajuan bangsa, sejalan dengan aspirasi untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia.
