Proyek Trans Papua sejatinya dimulai sejak era Presiden BJ Habibie. Namun, pembangunannya baru dilakukan secara masif pada 2015 di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sepanjang 2015-2019, pemerintahan Jokowi menargetkan penyelesaian Trans Papua sepanjang 1.066 km. Dengan demikian, jalan Trans Papua sepanjang 4.330 km di Provinsi Papua Barat dan Papua ditargetkan tembus pada 2019.
Meski belum seluruhnya beraspal, terbukanya sebagian besar jalan, terutama di daerah Pegunungan Papua diharapkan akan membuka keterisoliran dan menurunkan harga barang-barang. Sepanjang 2015-2017, pembangunan jalan ini telah menelan anggaran pemerintah mencapai Rp18 triliun.
Pemerintah juga tengah membuka skema baru untuk pembiayaan infrastruktur jalan di Papua dengan skema kerja sama pemerintah swasta (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Ketersediaan Layanan/Avaiblity Payment).
Menurut harian Kompas edisi 12 Desember 1980 menyebut bahwa proyek ini akan dibagi dalam tiga jalur. Masing-masing jalur itu digarap oleh kontraktor berbeda. Jalur pertama menghubungkan Nabire dan Ilaga membentang sepanjang 300 km dikerjakan oleh PT Porta Nigra.
Jalur kedua menghubungkan Jayapura dan Oksibil melalui daerah Abepura dan Ubup sepanjang 300 km. Jalur yang membentang paralel dengan perbatasan Indonesia-Papua Nugini ini dikerjakan oleh PT Nindya Karya. Sementara jalur ketiga akan menghubungkan Merauke dan Digul via Bupul sepanjang 250 km dengan kontraktor PT C. Igombong.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Irian Jaya kala itu, Ir. Assaariromuzon, sebagaimana dikutip Kompas menyatakan bahwa tujuan pembangunan jalan Trans Irian Jaya itu adalah untuk memperlancar kegiatan administrasi dan ekonomi masyarakat. Dia juga menyatakan bahwa adanya akses jalan itu akan memperluas daerah pemukiman bagi program transmigrasi nasional.
Semakin infrastruktur Indonesia berkembang maka semakin lancer kegiatan administrasi dan ekonomi masyarakat. Tidak ada lagi tumpeng tindih harga ecer di wilayah Indonesia. Semua barang di Indonesia memiliki harga yang sama, kalaupun ada perbedaan tidak terlalu mencolok.
Diketahui bersama bahwa harga barang di Papua lebih malah dibanding di daerah Bali. Hal ini dipengaruhi karena biaya transportasi di Papua lebih sulit. Jika Infrastruktur di Papua sudah dapat diakses dengan mudah maka tidak ada ketimpangan harga antara wilayah timur dan wilayah barat.