Sejak Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Anies-Uno) didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta oleh partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tidak terlihat simbol-simbol PKS yang menonjol, justru yang lebih menonjol adalah dari partai Gerindra yang ditunjukkan oleh Uno yang sudah familier dengan Partai Gerindra.
Begitu pun dengan kehadiran Anies yang lebih menonjolkan karakter pribadi yang independen jauh dari ciri khas kader PKS, terlihat dari ukuwah islamiahnya bertolak belakang diantara Anies dan PKS.
Anies lebih nasionalis religius, sedangkan PKS fanatik religius, maka mereka tidak akan pernah bersatu secara ukuwah seperti contoh yang terjadi di Palestina, musuh abadi yang tidak pernah berakhir antara organisasi Hamas dan Fatah, padahal bangsanya sendiri selalu konflik dan digempur terus oleh bangsa lain (Israel).
Ternyata, prilaku bangsa Israel terhadap bangsa Palestina tidak membuat Hamas dan fatah sadar untuk bersatu membela bangsanya. Kenapa bisa terjadi ? ini dikarenakan kekuasaan dan politik yang merecoki mereka.
Begitu pula yang terjadi dengan PKS dan Anies, bahkan PKS tidak segan menebar isu kebencian antar sesama Ormas islam yang ada di Indonesia.
Contoh kecil yang terjadi di kompasiana seperti dibawah :
sumber: kompasiana/imam prasetyo - edited by wara katumba
Bisa dilihat (lingkaran merah) bagaimana komentar seorang K-er yang merasa dirinya golongan mayoritas dengan memojokkan beberapa Ormas islam tertentu sebagai bagian dari kaum minoritas bangsa ini.
K-er tersebut mungkin tidak menyadari bahwa apa yang dituding minoritas itu belum tentu lebih jelek ilmu agamanya dibandingkan yang mengaku mayoritas (Penuding). Pengaku Mayoritas sudah tidak layak hidup di bangsa yang cinta Bhinneka Tunggal Ika, mestinya dengan kesadaran diri hengkang dari negeri ini.
Jadi, contoh diatas adalah fakta konkrit sebagai cerminan ciri-ciri bagian dari penebar isu kebencian yang dimiliki PKS, apalagi diluar muslim.
Para kader bawah maupun simpatisan PKS (MEREKA) yang tidak dapat jatah mahar tidak peduli dengan pilihan partainya. Pilihan mereka terhadap keinginan partai yang menerapkan doktrin “Sami’na, Wa ato’na dan mastato’na” partai yang tidak jelas dan arah tujuannya yang melenceng akan berontak.
Termasuk isu melarang memilih pemimpin wanita pada zaman Megawati menjadi Calon Presiden waktu itu, kemudian dianulir beberapa elit PKS dengan memberi dukungan kepada Risma sebagai Cagub DKI Jakarta yang notabennya adalah pemimpin wanita.