Lihat ke Halaman Asli

Jalan Bijak PDIP Memuaskan Aspirasi Semua Pihak

Diperbarui: 22 Agustus 2016   13:34

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

sumber: kpu.go.id/logo


Menyambung artikelDjarot “Tidak Dianggap” Oleh Pihak Luar Dan Partai Diluar PDIP” penulis mencoba menebak arah yang masih berkaitan dengan sikap PDIP yang belum jelas.

Tujuan partai politik salah satu adalah meraih kekuasaan setinggi mungkin. Kader punya peluang dan kesempatan jangan dikekang partai, karena tidak semua peluang dan kesempatan akan datang kesekian kali.

Begitu juga nasib kader terbaik PDIP yang sekarang menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saeful Hidayat (Djarot), jika tidak memanfaatkan dengan baik oleh PDIP maka nasib Djarot seperti “Hidup segan , mati tak mau”.

Beberapa aspirasi pihak luar yang masuk ke PDIP terutama:

  • Menolak Ahok diusung PDIP
  • Mendukung Tri Risma (Walikota Surabaya) diusung PDIP

Pertanyaannya, Apakah ada aspirasi pihak luar terhadap nasib Djarot ?

Jawabannya, Tidak ada sama sekali, padahal selama menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot terbilang sukses dan berhasil menjadi partner yang baik dengan Gubernur DKI Jakarta (Ahok).

Jadi, Apa yang dicari pihak luar tersebut terhadap PDIP dengan mengabaikan nama Djarot ? Tentu ini menjadi pertimbangan PDIP untuk mengambil sikap bijak atas tujuan pihak luar tersebut.

Prilaku-prilaku pihak luar yang paling konyol dan lain sebagainya dilakukan beberapa tokoh yang tidak asing dimata publik yang tergabung di “Forum Kampung Kota“ dengan menyodorkan surat terbuka buat PDIP dan termasuk Presiden Joko Widodo (Hallo..! Presiden ga urus yang gitu-gituan wahai ini..).

Beberapa contoh nama seperti Siane Indriani yang juga anggota Komnas HAM, sejarahwan DKI JJ Rizal, Wardah Hafidz dari Urban Poor Consortium dan Advokat yang juga politikus PKB Nursyahbani Katjasungkana.(sumber: detik.com)

Prilaku intelek yang ngawur dan kebablasan mempermalukan institusi yang menaungi mereka yang semestinya diberi sanksi karena telah mencederai independensi institusi seperti Komnas HAM.

Kalau mau dengar sejarah Ahok, maka datang saja menemui sejarahwan top JJ.Rizal, apa-apa yang tidak kita ketahui berkat sejarahwan JJ.Rizal kita akan semakin tahu bagaimana sejarah Ahok sebenarnya.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline