Bagaimanakah Dasar Politik dalam Islam dan Demokrasi?

Demokrasi dan dasar politik dalam Islam banyak menjadi perbincangan. Di Indonesia sendiri terutama antara politik dan Islam masih menjadi isu paling banyak diminati terutama saat menjelang sebuah pemilu. Hubungan antara keduanya pun sering menjadi perbedabatan oleh para tokoh Islam. Lalu bagaimana sebenarnya dasar sebuah politik dalam islam dan demokrasi? 

Pada periode klasik terdapat beberapa sistem yang diberlakukan dalam pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pertama yang dipilih oleh forum musyawarah dan sekelompok kecil sahabat yang terdiri dari 5 orang, yang dikenal dengan nama Baiat Saqifah. Hal ini merupakan sebuah gambaran bentuk politik pada masa itu yang dimana Abu Bakar menjadi khafilah pertama yang dipilih menggantikan Nabi Muhammad. 

Memasuki era modern, umat Islam dihadapi dengan berbagai kemajuan seperti dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini tentunya tidak luput dari dampaknya sebuah peradaban modern atau dapat juga kita katakan dunia Barat. Berkat hal ini banyak hal-hal yang tidak dapat dihindari salah satunya sebuah konsep dan gagasan yang disebut dengan demokrasi.

Walaupun kita tahu bahwa negara kita Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Muslim  memiliki sistem kepemerintahan demokrasi. Namun, hal ini masih menjadi sebuah perbincangan yang memiliki pro dan kontra tentang demokrasi ini. Adapun dalam kontroversinya dapat dikategorikan ke beberapa kelompok seperti : kelompok pendukung demokrasi dengan syarat tertentu, kelompok yang menerima dengan apa adanya dan juga kelompok yang menolak demokrasi. 

Demokrasi sendiri pada awalnya bermula dari Renaisans di Eropa tapi seiring berjalannya waktu demokrasi tidak lagi berpaku pada  Renaisans karena timbul lah sebuah gerakan reformasi untuk menjadi penegas pemisahan antara gereja dan Negara. Dari sinilah gerakan demokrasi Barat di abad pertengahan kian mencuat dan demokrasi modern yang berjalan tidak lagi didasarkan dari pemikiran Yunani.

Lalu, bagaimana sistem negara dalam Islam yang sebenarnya?. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan dan terdapat kelompok yang berpendapat akan hal ini salah satunya yaitu bahwa Islam tidak menentukan sistem dan bentuk kepemerintahan yang harus diikuti oleh umatnya. Pendukung kelompok ini antara lain M. Abduh, Ibnu Taimiyah dan Husein Haikal. Menurut beberapa pendapat pula tidak ada ayat atau hadis di Al-Quran yang menyebutkan bentuk negara dalam Islam seperti apa dan sebenarnya Islam tidak menetapkan sistem tertentu.

Adapula dari dasar politik Islam dan demokrasi memiliki sebuah titik kesamaan yakni nilai-nilai persamaan, kebebasan dan kemajemukan. Meskipun Islam mengandung nilai-nilai yang ada dalam demokrasi bukan berarti Islam tidak memiliki nilai yang berbeda dari demokrasi. Nilai-nilai yang berbeda tersebut antara lain konsep musyawarah, kepemimpinan, perbedaan gender dan  non muslim. Jadi, pada intinya demokrasi tidak bisa saling bertemu dengan konsep Islam karena Islam tidak membahas adanya sebuah sistem dan bentuk Negara. Namun, Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan memiliki sebuah norma-norma yang ada. Konsep dan prinsip demokrasi dapat diterima asal tidak melenceng dari norma agama.