Di dunia yang semakin terkoneksi secara digital, tata kelola teknologi informasi (TI) dalam perusahaan menjadi semakin penting. Salah satu aspek krusial dari tata kelola TI adalah struktur hak keputusan. Namun, seperti halnya dalam politik tradisional, pertanyaan muncul: apakah struktur pengambilan keputusan dalam tata kelola TI lebih condong pada dominasi oligarki ataukah demokrasi digital?
Dalam artikel ini, kita akan mencari tahu apakah struktur ini lebih memihak pada segelintir elit (oligarki) yang mengendalikan semua keputusan ataukah lebih merangkul partisipasi demokratis digital yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.
Menjelajahi Struktur Hak Keputusan
Sebelum kita membahas apakah struktur pengambilan keputusan dalam tata kelola TI perusahaan lebih condong ke arah oligarki atau demokrasi digital, mari kita terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan struktur hak keputusan ini.
Secara sederhana, struktur ini mencakup bagaimana keputusan-keputusan penting terkait dengan TI diambil dalam sebuah organisasi. Hal ini mencakup siapa yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan, bagaimana keputusan tersebut dibuat, dan bagaimana keputusan tersebut memengaruhi berbagai aspek operasional perusahaan.
Dominasi Oligarki: Kekuasaan Terpusat dalam Tangan Sedikit
Pertama-tama, mari kita tinjau sisi gelap dari struktur pengambilan keputusan dalam tata kelola TI perusahaan, yaitu dominasi oligarki. Dalam skenario ini, kekuasaan terpusat dalam tangan sedikit individu atau kelompok dalam perusahaan. Biasanya, ini terdiri dari para eksekutif senior atau pemilik perusahaan yang memiliki kendali penuh atas keputusan strategis terkait dengan TI.
Oligarki seringkali mengarah pada ketidaksetaraan dan ketidakadilan, di mana keputusan dibuat tanpa memperhatikan pendapat atau kebutuhan dari berbagai pihak yang terlibat.
Hal ini bisa terjadi karena faktor-faktor seperti hierarki organisasi yang kuat, budaya perusahaan yang tertutup, atau bahkan dominasi satu individu atau kelompok kecil.
Demokrasi Digital: Kolaborasi dan Keterlibatan Semua Pihak
Di sisi lain, terdapat model struktur pengambilan keputusan yang lebih inklusif, yaitu demokrasi digital. Dalam model ini, keputusan terkait dengan TI diambil melalui kolaborasi dan keterlibatan semua pihak yang terlibat, mulai dari eksekutif hingga karyawan tingkat bawah.
Pendekatan ini menekankan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, sehingga memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh organisasi.