Bagaimana pemerintah memastikan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dapat berjalan apabila jumlah guru yang mengikuti vaksinasi covid-19 tidak sesuai dengan target yang diharapkan?
Fenomena guru yang membuat pernyataan menolak divaksin sepertinya akan menjadi perhatian serius ketika jaminan untuk dimulainya PTM terbatas adalah vaksinasi guru. Asumsi kesiapan sekolah untuk mematuhi protokol kesehatan dengan berbagai keterbatasan dan pengendalian mungkin dapat dilakukan, namun menjadi tidak selaras apabila guru-guru tidak bersedia divaksin.
Pertanyaannya, apabila persentase jumlah guru yang bersedia divaksinasi di salah satu sekolah masih rendah, apakah sekolah diizinkan menyelenggarakan PTM terbatas? Karena di dalam SKB 4 Menteri tidak disebutkan secara eksplisit batasan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan untuk tetap bisa menyelenggarakan PTM terbatas meski ada yang belum divaksinasi.
Di lampiran Keputusan Bersama 4 Menteri pada butir VI disebutkan “Dalam hal diselenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas namun terdapat pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang belum dilakukan vaksinasi COVID-19, maka pendidik dan/atau tenaga kependidikan disarankan untuk memberikan layanan pembelajaran jarak jauh dari rumah”.
Jika merujuk pada butir di atas, secara sederhana dipahami bahwa guru yang belum divaksin harus tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh dari rumah atau BDR. Lalu, kapan guru diizinkan melayani PTM apabila dia tidak bersedia divaksinasi? Dan bagaimana pengaruhnya dengan kesiapan sekolah dalam PTM terbatas apabila aturan protokol kesehatan telah dipenuhi?
Ketentuan mengenai ketidaksediaan divaksinasi terutama di kalangan pendidik karena alasan kesehatan perlu menjadi perhatian karena harapan untuk mengatasi learning loss dengan pelaksanaan pelayanan PTM terbatas sangat diharapkan. Solusi untuk tetap fokus pada kesehatan bersama dan juga menjaga asa bersama dalam dunia pendidikan menjadi kepentingan utama yang harus diperhatikan bagi masa depan bangsa.
