Melihat kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla selama setahun, sebagian masyarakat Indonesia menilai kinerjanya cenderung mengarah pada kegagalan. Kehidupan rakyat semakin sulit akibat harga-harga yang mencekik, apalagi kebijakan-kebijakan presiden yang tidak pro rakyat dan lebih memihak pada pemodal asing. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin geram terhadap pemerintahan. Dari hasil survei yang dilakukan dalam beberapa bidang, dikatakan kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla belum sampai memenuhi target yang diinginkan.
Seperti yang kita ketahui saat ini mengenai beberapa fakta yang mempertegas lemahnya kepemimpinan Jokowi, misalkan :
- Kemiskinan dan kesenjangan sosial meningkat.
- Lemahnya penegakan hukum dan supremasi hukum.
- Meledaknya inflasi akibat lonjakan harga barang dan jasa.
- Hutang luar negeri semakin meningkat.
- Pembakaran lahan merajalela.
- Transparansi dan akuntabilitas mega proyek bermasalah, serta melanggar asas-asas Good Government Governance (kereta cepat Jakarta-Bandung).
- BBM dan harga sembako melonjak.
- Stabilitas politik dan parpol serta tatanan politik amburadul.
- Penerimaan pajak menurun.
- Ekspor turun, impor naik tajam.
- Ketua umum Parpol memonopoli angkutan minyak (mafia migas).
- Izin ekspor konsentrat Freeport dan Newmont diperpanjang (pro asing).
Diawal pemerintahannya, Jokowi pun mulai bekerja, kerja dan kerja sesuai gayanya. Semua kebijakan langsung ditempuhnya secara nyata yang mana semakin membingungkan publik, salah satu contohnya : disaat harga minyak dunia turun, pemerintahan Jokowi malah mencabut BBM bersubsidi dan menaikan harga BBM.
Jadi, dapat dikatakan semua ini terjadi karena kurang adanya komunikasi politik dari pemerintahan terhadap publik. Masyarakat sebenarnya punya hak mendapatkan informasi terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintahan.
Harapan saya, kedepannya pemerintah lebih memperhatikan aspirasi masyarakat sebab kemajuan suatu bangsa tidak terlepas dari campur tangan dan partisipasi masyarakat.
Sekian,…………..
