Oleh: Wahyu W. (Pegiat Ekonomi Politik Jakarta)
Pemerintah baru saja mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang diumumkan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/11/2018).
Pemerintah mengeluarkan tiga poin penting dalam paket ekonominya kali ini. Yaitu terkait tax holiday, relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), dan ketiga adalah pengaturan devisa untuk hasil ekspor Sumber Daya Alam (SDA).
Tak dinyana, ternyata paket kebijakan itu langsung menuai protes keras baik dari politisi oposisi atau pun akademisi. Terutama poin kedua yang dianggap kontroversial, yaitu relaksasi DNI.
Apa konsekuensi dari relaksasi DNI ini ? 54 bidang investasi akan dibuka 100% untuk asing. Apa saja sektornya ? ada industri kayu lapis, industri rokok, industri transportasi darat, industri transportasi laut, hingga bisnis warung internet.
Bahkan politisi pro pemerintah pun ada yang bersikap kritis menyuarakan keprihatinannya terhadap Paket Kebijakan ekonomi 16 poin kedua tersebut. Adalah Maruarar Sirait yang sangat lantang menolak relaksasi DNI ini.
Wajar saja Maruarar menolak kebijakan ini karena akan berdampak langsung kepada para pelaku UMKM di tanah air. Publik harus mengapresiasi kegeraman Maruarar terhadap kebijakan Paket Ekonomi 16 yang dikeluarkan Darmin cs ini.
Kita tahu bahwa peran UMKM dalam perekonomian nasional sangat besar. UMKM lah darah ekonomi Indonesia ini. Jumlah total UMKM di Indonesia mencapai 99% dengan kemampuan menyerap pasar tenaga kerja sebesar 97%.
Belum lagi kontribusinya terhadap pertumbuhan GDP mencapai 60,34%. Benar-benar fakta yang fantastis. Dan data tersebut adalah informasi resmi dari Kemenko perekonomian.
Maruarar geram dan lantang menolak paket kebijakan ini bukan tanpa sebab. DNI yang direlaksasi pemerintah mayoritas UMKM kita berada di sana. Ini soal hajat hidup orang-orang Indonesia. DNI yang selama ini memproteksi UMKM kita dari gempuran asing justru akan dibuka, sehingga berpotensi membuat UKM-UKM asing akan menyerbu Indonesia dan mematikan UMKM lokal.
Tentu ini menjadi bencana bagi ekonomi kerakyatan jika sampai terjadi. Maruarar berpendapat hal ini bisa mencoreng pemerintahan Jokowi karena selama ini Jokowi sudah dikenal sangat pro terhadap perkembangan UMKM.