Pendahuluan
Berbicara tentang kebijakan luar negeri atau kebijakan hubungan internasional merupakan serangkaian sasaran yang menjelaskan tata cara suatu negara berhubungan dengan negara lai. Hubungan tersebut dapat di peroleh dalam bidang-bidang ekonomi, politik, sosial, dan militer serta dalam tingkatan yang lebih rendah juga mengenai bagaimana negara berhubungan dengan organisasi-organisasi non-negara.
Di atas dijelaskan kebijakan luar negeri merupakan cara suatu negara berhubungan dengan negara lain, seperti Indonesia yang menjalankan kebijakan politik luar negeri dalam bidang ekonomi. Diploma ekonomi di jadikan prioritas pertama dalam pelaksanaan politik luar negeri RI dalam periode 2019-2024. Guna menjalankan diploma ekonomi, kementrian luar negeri telah menyusun beberapa langkah strategis, salah satunya dengan mengkapitalisasi penguatan pasar domestik Indonesia.
Indonesia adalah pasar yang besar dengan lebih dari 260 juta jiwa. Ini harus kita jadikan leverage atau daya tawar kita untuk menjalin kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan baik di tingkat bilateral, kawasan, maupun dunia.
Hubungan luar negeri adalah aktifitas internasional yang dilakukan oleh negara berdaulat untuk mencapai tujuan nasionalnya. Didalam tujuan nasional terdapat kepentingan domestik yang berusaha diangkat keluar untuk diperjuangkan sehingga kepentingan tersebut dapat dicapai. Setiap negara yang berdaulat memiliki politik luar negerinya masing-masing yang tujuannya tidak lain adalah untuk melakukan hubungan antar negara guna mendapatkan kepentingan nasionalnya.
Pembahasan
Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
kelemahan sendi perekonomian bangsa, lemahnya sendi perekonomian bangsa nampak dari belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjanagan sosial, kesenjangan antarwilayah, kerusakan area hidup akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta ketergantungan dalam perihal pangan, tenaga, keuangan, serta teknologi. Negara tidak sanggup menggunakan isi kekayaan alam yang sangat besar, baik yang mewujud( tangible) ataupun bersifat non- fisik ( intangible), untuk kesejahteraan rakyatnya.
Ketiga, intoleransi serta krisis karakter bangsa, politik penyeragaman sudah menggerogoti karakter Indonesia selaku bangsa yang toleran, memudarkan solidaritas, serta sifat gotong royong. Kegagalan pengelolaan keragaman itu terpaut dengan permasalahan ketidakadilan dalam realokasi serta redistribusi sumber daya nasional yang memperuncing kesenjangan nasional.
Atas dasar itu, dengan memikirkan permasalahan pokok bangsa maka, Presiden Jokowi dalam pemerintahannya mengusung visi: " Perubahan Indonesia jadi negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian bersumber pada gotong royong". Dengan meneguhkan kembali jalur pandangan hidup, sebab pandangan hidup sebagai penuntun; pandangan hidup sebagai penggerak; pandangan hidup sebagai pemersatu perjuangan; serta pandangan hidup sebagai bintang pengarah. Pandangan hidup itu merupakan Pancasila 1 Juni 1945 serta TriSakti ( RJPMN 2014- 2019). Di mana, penjabaran TriSakti ialah: Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan.
Perihal ini jadi landasan pokok Presiden Jokowi di dalam merumuskan kebijakan politik luar negerinya. Buat mewujudkan Indonesia selaku negara yang mandiri, dengan menuntaskan ketiga pokok permasalah tersebut, hingga terdapat tantangan tantangan tertentu buat menyelesaikannya. Berikut ini, penjelasan menimpa substansi dari kebijakan politik luar negara Indonesia bersumber pada 3 bidang, ialah: Menguatkan kedaulatan Politik, berdikari dalam bidang ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan.