Pentingnya asuransi kesehatan sering tidak disadari oleh masyarakat Indonesia. Untunglah akhirnya pemerintah mewajibkan kepesertaan BPJS. BPJS dapat dikatakan asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Almarhum kedua orang tua saya adalah peserta BPJS pensiunan pegawai negeri yang dimasa tuanya menggunakan BPJS sebagai "alat pembayaran" rumah sakit disaat mereka sakit. Masa tua memang rentan dengan berbagai macam penyakit. Contoh, almarhum ibu saya mulai sakit-sakitan ketika beliau mulai menderita penyakit yang membuat beliau sepertinya tidak merasakan lapar.
Hal ini mengakibatkan penyakit lain-lain mulai bermunculan. Beliau mulai menjadi pelanggan rumah sakit, bolak-balik opname di rumah sakit. Untunglah ada BPJS yang menggantikan uang pembayaran biaya rumah sakit. Meskipun awalnya saya, sebagai penanggung jawab pembayaran, melakukan kesalahan dalam menggunakan BPJS ini. Kesalahan yang mengakibatkan, saya harus membayar biaya rumah sakit yang cukup besar karena seolah BPJS nya seperti tidak berfungsi.
Ceritanya begini. Suatu hari, ibu mendapat serangan stroke, dan kami larikan ke rumah sakit swasta yang menerima BPJS. Sayangnya saat itu kamar kelas satu, yang sesuai dengan kepesertaan BPJS beliau tidak ada yang kosong. Petugas memberitahukan bahwa kamar yang tersedia saat itu hanya kamar kelas 1 plus (bukan VIP), dan menanyakan apakah akan mengambil kamar itu dengan membayar selisih harganya nanti. Sementara di meja petugas, menghadap kesaya, ada daftar harga kamar.
Saya lihat selisih harga antara kamar kelas 1 dan kelas 1 plus tidak terlalu jauh. Dan setelah menghitung dan meminta persetujuan ayah saya via telp, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil kamar kelas 1 plus tersebut. Ibu pun dirawat selama hampir satu bulan dan sempat masuk ICU. Setiap minggu, kami diminta untuk menambah uang deposit, dan mereka memberitahukan bahwa semuanya akan dihitung di akhir, pada saat pasien dipulangkan, dan uang akan dikembalikan jika ada kelebihan. Sampai saat itu saya masih percaya bahwa saya akan membayar hanya sejumlah selisih harga kamar.
Ketika akhirnya ibu saya dipulangkan dalam keadaan sudah lebih baik, saya mengurus pembayaran dan terkaget-kaget dengan tagihan sisanya yang cukup besar. Saya menanyakan "fungsi" dari BPJS, karena rumah sakit tersebut, walau bukan rumah sakit pemerintah, tetapi menerima pasian BPJS.
Petugas tetap menerangkan mengenai "selisih" harga kamar yang seharusnya dengan harga kamar yang diambil, sampai akhirnya saya menyadari bahwa selisih yang dimaksud bukanlah selisih harga kamar yang saya lihat di meja petugas. Ternyata tarif rumah sakit dan tarif BPJS itu adalah sesuatu yang berbeda. Maka itu ketika mereka menghitung selisih menjadi sangat jauh lebih mahal.
Sebagai contoh, jika tarif BPJS adalah sebesar Rp. 50.000, maka tarif rumah sakit untuk kamar yang sama bukan Rp. 50.000. Tetapi lebih mahal. Sebagai contoh, katakanlah tarif rumah sakit, untuk kamar kelas 1 adalah Rp. 500.000. Maka itu, ketika saya mengambil ruangan yang lebih tinggi kelasnya, tariff yang dipakai adalah tarif rumah sakit. Misalkan kamar yang saya ambil (naik kelas) itu adalah Rp. 1.000.000,- Maka selisih harus saya bayar adalah Tarif kamar rumah sakit dikurangi tarif jatah BPJS. Dalam contoh ini, menjadi Rp. 1000000 dikurangi Rp. 50000, yaitu Rp. 950000.
Tadinya saya menghitung selisih itu adalah Rp. 1.000.000 (harga kamar yang diambil) dikurangi harga kamar seharusnya, yaitu Rp. 500.000,- menjadi Rp. 500.000. Ternyata tidak! Karena, sekali lagi, yang dimaksud tarif kamar BPJS dan tariff kamar Rumah sakit itu ternyata berbeda!! Jadi sebaiknya tanyakan lebih detail jika Anda harus naik kelas di rumah sakit swasta yang menerima BPJS. Demikian pengalaman saya.
Setelah pengalaman tersebut, akhirnya saya mengerti dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Apalagi, ketika itu, kedua orang tua saya yang memang sudah berumur, berganti-ganti keluar masuk rumah sakit. Namun demikian, secara keseluruhan BPJS ini sangat membantu untuk pembayaran biaya-biaya rumah sakit. Semuanya bahkan gratis jika perawatan dilakukan di rumah sakit milik pemerintah. Kecuali jika ada obat-obatan yang tidak tersedia dirumah sakit tersebut, maka kami harus membeli sendiri dengan uang pribadi.