[caption id="attachment_174742" align="aligncenter" width="382" caption="gambar : google.co.id"][/caption] Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) sudah berusia enam bulan lebih. Unit yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2011 tanggal 20 September 2011 itu adalah bagian dari tanggung jawab Pemerintah RI terhadap aspirasa orang Papua yang menginginkan agar Papua cepat maju dan sejahtera seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia.
Dilihat dari missi pembentukannya, unit kerja ini sangatlah positif mengingat wilayah paling timur Indonesia ini sudah terlalu sering menjadi sorotan dunia internasional terkait ketertinggalannya di berbagai bidang. Karenanya, Pemerintah RI sedang berusaha keras untuk mempercepat pembangunan di wilayah ini.
Kepala UP4B Bambang Dharmono , Jumat (13/4/2012) menjelaskan bahwa Program UP4B berfungsi mengawal semua program-program percepatan pembangunan yang akan dilakukan di Papua dan Papua Barat dalam rangka kesejahteraan ekonomi rakyat, sehingga seluruh aktifitas maupun kegiatan diarahkan agar proses percepatan pembangunan itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. http://bintangpapua.com/headline/21699-up4b-mengawal-program-pembangunan-di-papua-dan-papua-barat-
Upaya pemerintah RI ini juga sejalan dengan keinginan masyarakat Papua yang sudah lama mendambakan kesejahteraan. Salah satu hambatan pencapaian kesejahteraan dimaksud antara lain karena pembangunan yang dikerjakan oleh Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat dirasakan belum menyentuh masyarakat Papua di kampung-kampung. Bukan lantaran kekurangan dana, tetapi terutama karena miss manajemen. UP4B hadir untuk membenahi miss manajemen itu, agar kesejahteraan yang dicita-citakan itu segera tercapai.
Entah disengaja atau tidak, miss manajemen itu sudah berlangsung sekian tahun, setidaknya sejak Otsus diberlakukan bagi Papua (tahun 2001). Dana Otsus triliunan rupiah yang sudah digelontorkan ke tanah Papua ternyata belum berdampak positif terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat Papua. Justru sebaliknya, korupsi tampak semakin meraja lela, berbanding lurus dengan semakin besarnya dana Otsus yang digelontorkan. Artinya, semakin besar dana Otsus yang diturunkan, semakin besar pula nominal yang dikorupsi oleh oknum-oknum pejabat daerah (bahkan mungkin juga pusat) yang berkolaborasi dengan orang-orang di seputar pusat kekuasaan.
Keadaan ini semakin diperparah dengan adanya upaya-upaya penolakan yang dilakukan oleh kelompok aktivis Papuamerdeka. Argumen yang disampaikan adalah bahwa UP4B adalah perpanjangan tangan dari kebijakan Otsus yang sebelumnya telah mereka tolak dengan berbagai cara. Otsus memang harus mereka tolak, karena jika Otsus berhasil berarti apa yang mereka kampanyekan selama ini akan ketahuan bohongnya.
Menurut para parlemen jalanan ini, semua orang Papua menolak UP4B karena UP4B hanya akan melanggengkan kegagalan Otsus. Pemerintah sebaiknya jangan secara sepihak kebijakan yang tidak aspiratif. Demikian kampanye kelompok pendukung Papua merdeka ini.
Namun faktanya, setelah enam bulan Kepala UP4B dan timnya berkeliling Papua, ternyata tidak demikian adanya. Inilah kesaksian Bambang Dharmono :
1.Sewaktu saya memaparkan mengenai UP4B di hadapan para civitas akademika di Unipa, sebenarnya tidak ada masalah, terlebih lagi sewaktu saya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari para mahasiswa Unipa. Awalnya kan mereka merasa baik-baik saja saat saya menjelaskan mengenai kebijakan UP4B itu, tapi yang membuat kegaduhan dan keributan pada saat seminar mengenai UP4B dalam perspektif pembangunan di Papua dan Papua Barat, itu kan semuanya yang datang dari luar kampus.
2.Banyak saudara-saudara kita yang berada di Papua ini, terkadang mereka belum tahu mengenai percepatan pembangunan dan bagaimana UP4B ini akan mengawal seluruh program-program pembangunan di Papua maupun Papua Barat. Pemahaman ini yang perlu disampaikan kepada mereka secara baik, hingga akhirnya mereka juga pasti akan memahaminya secara bijak.
3.Dari pertemuan saya selaku Kepala UP4B dengan masyarakat yang ada di pelosok-pelosok daerah yang meminta saya untuk mengunjunginya, dimana semua masyarakat yang saya kunjungi tersebut responnya sangat baik, yakni masyarakat menginginkan percepatan pembangunan tersebut dilakukan secara perspektif, bukan hanya sekedar melakukan pembangunan seperti terdahulu.
4.Saya berkunjung ke Kabupaten Teluk Wondama-Wasior itu ada kaitannya dengan persoalan penanggulangan musibah banjir bandang yang menimpa daerah tersebut pada beberapa hari lalu, dimana rehabilitasi dan rekonstruksi itu sedikit bermasalah, dan di awal terbentuknya UP4B ini yang langsung menyelesaikan persoalan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut hingga tuntas, sehingga masyarakat yang ada di Wasior sudah bisa menjalankan atau mulai bekerja mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.
http://bintangpapua.com/headline/21699-up4b-mengawal-program-pembangunan-di-papua-dan-papua-barat-