Ketika ribuan warga dan para aktivis mahasiswa di banyak daerah sibuk berdemo menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM), para aktivis Papua justru asik sendiri. Yang mereka tuntut bukan masalah BBM tetapi soal REFERENDUM...!!! Seakan mereka mau mengejek bahwa dengan dana otsus triliunan di tangan mereka masalah BBM naik tak penting, asalkan Papua bisa melaksanakan referendum.
Dari pemberitaan di media massa, kita dapat mengikuti dalam sepekan terakhir, demonstrasi elemen pro-M terjadi di banyak tempat di Tanah Papua. Di Kotaraja (Jayapura) ratusan anak muda yang tergabung dalam kelompok KNPB (salah satu faksi pro-M) berunjuk rasa di kantor Majelis Rakyat Papua (MRP). Kelompok yang sama di Timika juga melakukan aksi unjuk rasa. Tuntutannya sama, yakni menolak kedatangan Sekjen PBB, Ban Ki-Moon ke Jakarta serta meminta PBB menyelenggarakan referendum ulang di Tanah Papua karena referendum di masa lalu (melalui PEPERA tahun 1969) dinilai ilegal.
Hari ini (20/3/2012) kelompok KNPBmelakukan demo di kawasan Pojok dan Kampung Harapan, depan jalan poros Abepura-Sentani, Kabupaten Jayapura, untuk menolak kedatangan Sekretaris Jenderal PBB ke Indonesia. Mereka membentangkan spanduk yang isinya meminta referendum.Beberapa anggota lainnya berdiri di tepi jalan sambil memegang "kotak revolusi" (meminta sumbangan).
http://www.antaranews.com/berita/1332206827/knpb-demo-di-sentani
Belum lama ini ada gabungan beberapa kelompok aktivis yang terdiri dari Solidaritas Hukum, HAM dan Demokrasi Rakyat Sipil Papua (SH2DRP) dan Solidaritas Kemanusiaan Rakyat Papua Barat (SKRPB) serta Penjaga Tanah Papua (Petapa) menggelar unjuk rasa di Kantor Depkumham Provinsi Papua. Tuntutannya juga sama : referendum! Kendati agak “tidak nyambung” kelompok ini juga meminta Sekjen PBB Ban Ki-Moon mengakui keberadaan ‘Negara’ Papua Barat yang diproklamirkan oleh Forkorus Yaboisembut dkk pada 19 Oktober 2011 yang lalu. Forkorus cs kini terpaksa harus mendekam di Lapas Abepura setelah Pengadilan Negeri Jayapura memvonis mereka dengan hukuman penjara tiga tahun karena terbukti melakukan makar.
Atas vonis makar ini, aktivis Papua dari kelompok lain lagi juga berdemo meminta Forkorus dkk dibebaskan dari penjara. Jika tuntutan mereka tidak terpenuhi, mereka akan meminta Mahkamah Internasional yang bermarkas di Den Haag, Belanda untuk turun tangan.
Tanpa mengurangi apresiasi positif kita pada aksi-aksi damai sebagai ekspresi demokrasi, kita tentu merasakan pula bahwa aksi-aksi tentu terasa mengusik kenyamanan kita. Saya yakin pemerintah baik pemerintah pusat, pemprov maupun pemda juga tidak bisa bekerja dengan tenang untuk membangun Papua agar semakin maju dan sejahtera, kalau setiap hari dicekoki yel-yel para pengunjuk rasa bahwa Otsus gagal, pemerintah bohong, Indonesia ilegal masuk tanah papua dst...!!!
Banyak warga mengeluh karena jika terjadi aksi unjuk rasa, sejumlah angkot terpaksa berhenti beroperasi karena jalanan digunakan oleh para pengunjuk rasa yang melakukan aksi long march sambil membawa spanduk dan poster. Kalau mereka berorasi di Kantor DPRP atau MRP, banyak tamu yang terpaksa menghindar karena takut terjadi aksi anarkhis. Demikianpun jika mereka berunjuk rasa ke instansi pemerintah, semua karyawan akan merasa tidak nyaman, bahkan sebagian karyawan memilih pulang ke rumah walaupun jam dinas belum selesai.
http://centraldemokrasi.com/berita/20032012/aksi-demo-knpb-lumpuhkan-kota-abepura/
Secara pribadi saya berharap, sebagai warga Papua aksi-aksi damai ini jangan sampai ditunggangi oleh kelompok milisi. Karena kalau mereka ikut “bermain”, maka aksi-aksi damai bisa berubah menjadi anarkis. SEMOGA...!!!