[caption id="attachment_335077" align="aligncenter" width="477" caption="Mantan manajer grup musik "][/caption]
Membaca dinamika politik nasional yang menghiasi halaman media nasional baik cetak maupun online cukup membuat mata dan pikiran kita lelah. Perkembangannya begitu cepat. Yang hanya membaca saja sampai kelelahan, bagaimana dengan mereka yang menjadi pelakunya....? Sebut saja misalnya Pak Jokowi dan Pak JK, Pak Prabowo dan Pak Hatta, para pimpinan tim sukses dst. Pasti mereka sangat sibuk dengan agenda kegiatan yang ekstra padat.
Tak ketinggalan pula pace Forkorus Yaboisembut dan Edison Waromi. Mereka adalah “presiden” dan “perdana menteri” dari sebuah ‘negara’ antah berantah yang mereka sebut negera federal republik papua barat (NFRPB) yang dideklarasikan keberadaannya tanggal 19 Oktober tiga tahun lalu di lapangan padang bulan, Abepura, Papua.
Terkesan seperti negara mainan, tetapi ketika itu saat keduanya ditangkap (bersama puluhan pendukungnya) negara kita menjadi sorotan dunia internasional sebagai negara pelanggar HAM karena telah membungkam kebebasan berekspresi Forkorus dkk. Atas apa yang diperbuatnya, sang presiden bersama lima orang lainnya harus menjalani hukuman penjara selama tiga tahun karena makar.
Agenda Vanuatu
Tanggal 21 Juli masa hukuman mereka usai. Mereka meninggalkan Lapas Abepura dalam keadaan sehat walafiat untuk kembali berkumpul bersama keluarga tercinta. Sang ‘presiden’ sebelum melangkah keluar gerbang lapas melakukan konferensi pers. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan gentar apalagi kapok untuk menyuarakan dan memperjuangkan Papua merdeka.
Forkorus bahkan membeberkan agenda penting yang sudah disiapkan baginya untuk terus menyuarakan dan mengkampanyekan keberadaan ‘negara’ papua barat yang telah di deklarasikannya itu. Salah satunya yang dianggap mendesak adalah akan segera ke Vanuatu.
“Agenda kami segera akan hadiri pertemuaan di Vanuatu. Kami tunggu undangan dari mereka, ini terkait keanggotaan dalam Melanesia Spearhead Group (MSG),” kata Forkorus soal agendanya pasca pembebasan dari lapas Abepura.http://suluhpapua.com/read/2014/07/22/bebas-murni-presiden-nrfpb-tidak-kapok-perjuangkan-papua-merdeka/
Terkait kekgiatan di Vanuatu, dua pekan lalu media online lokal tabloidjubi merilis pernyataan tokoh pembebasan Papua, Andy Ayamiseba. Bahwa pemerintah Vanuatu pada Agustus nanti menggelar pertemuan tokoh-tokoh Papua dari tiga 3 faksi besar, yaitu WPNCL (West Papua National Coalition for Liberation), NRFPB dan KNPB (Komite Nasional Papua Barat). Pertemuan itu bermaksud membentuk organisasi payung untuk mengajukan ulang aplikasi menjadi anggota MSG, karena aplikasi yang sama yang diajukan oleh WPNCL tahun lalu ditolak oleh pimpinan MSG. Konon, pimpinan MSG meminta mereka mengajukan aplikasi baru dengan melibatkan faksi-faksi pembebasan Papua lainnya. http://tabloidjubi.com/2014/07/14/jalan-baru-ke-msg-kelompok-pembebasan-papua-rencanakan-rekonsiliasi-di-vanuatu/
Jika pertemuan itu nanti jadi digelar, maka dari tiga faksi itu hanya akan ada satu pemimpin untuk mewakili mereka ke KTT-MSG guna mengajukan ulang aplikasi menjadi anggota MSG. Dilihat dari track record yang ada, sang ‘Presiden” NRFPB Forkorus-lah yang paling berpeluang menjadi pemimpin dimaksud. Apalagi dirinya baru keluar dari penjara. Namun karena Forkorus masih minim pengalaman di dunia internasional, mengingat selama ini Forkorus hanyalah seorang guru sekolah dasar yang jarang berinteraksi dengan dunia luar Papua, maka yang lebih cocok dengan profil diplomat adalah John Otto Ondowame (pimpinan WPNCL). Lagipula, pendidikan Ondowame adalah doktor, dan WPNCL lah yang punya gagasan awal ingin menjadi anggota MSG.
Disisi lain, OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang merasa sebagai organisasi tertua tentu merasa paling “berjasa” menjaga eksistensi perjuangan papua merdeka. OPM akan lebih ikhlas jika pimpinan KNPB sebagai sayap politik OPM bisa terpilih menjadi pemimpin organisasi payung dimaksud. Tokoh dimaksud bisa saja Viktor Yeimo, tokoh muda, cerdas dan potensial yang saat ini sedang menjalani hukuman di penjara Abepura, atau Buchtar Tabuni yang sudah banyak makan asam garam dalam aksi parlemen jalanan dan paling sering berurusan dengan aparat keamanan Indonesia. Saat ini Buchtar sedang menjadi DPO Polda Papua. Dari sisi kedekatan keluar, Buchtar Tabuni kemungkinan lebih direkomendasi oleh OPM karena tentara pembebasan OPM saat ini dipimpin ‘jendral’ Goliath Tabuni. Namun pada akhirnya, siapapun yang terpilih harus bisa diterima oleh semua faksi yang terlibat dalam pertemuan di Vanuatu nanti.