Putusan MK Nomer 90/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 (putusan 90/2023) tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden menimbulkan kegaduhan yang belum pernah terjadi sebelumnya menjelang pemilu 2024, terutama kecuali persetujuan sebagian. MK juga menambahkan norma baru mengenai batasan usia calon presiden dan wakil presiden, yaitu. menduduki/memegang jabatan dalam pemilihan parlemen, termasuk pemilihan pimpinan daerah. Padahal, batasan usia dan persyaratan calon presiden dan wakil presiden bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan pembentuk undang-undang.

Kedua, ketidaksepakatan atau ketidaksepakatan terhadap Mahkamah Konstitusi Saldi Isra yang viral dan terpopuler di media sosial terkait kasus "aneh" tersebut; "luar biasa" sikap dan sikap pengadilan berubah dalam sekejap. Hakim Konstitusi Saldi Isra secara gamblang memaparkan dinamika  Rapat  Hakim (RPH) yang digelar pada 19 September 2023. Dimulai dari sidang Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 yang diputus tanpa kehadiran Hakim Konstitusi. Anwar dari Mahkamah Konstitusi, Usma sepakat menolak keputusan mayoritas hakim Mahkamah Konstitusi. Sontak, dalam putusan RPH  90-91/PUU-XXI/2023 yang juga melibatkan Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, MK yang awalnya menolak bergerak, mengabulkan sebagian.

Sulit dipungkiri bahwa perbedaan pendapat Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi pendorong berbagai kalangan masyarakat untuk merujuk seluruh hakim MK ke Dewan Kehormatan MK. Pasalnya, laporan etik  konflik kepentingan  ditujukan ke Mahkamah Konstitusi terhadap Anwar Usman, kakak ipar Presiden Jokowi dan paman Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Dilanjutkan dengan laporan etik yang ditujukan kepada Hakim Konstitusi Saldi Isra terkait adanya perbedaan pendapat dari komunitas pengacara Lingkar Nusantara yang dinilai terlalu preskriptif. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seluruh hakim Mahkamah Konstitusi didakwa melakukan pelanggaran aturan etik.