Bu Risma, Sampai Kapan Kami Harus Bersabar Menunggu Kepastian Beraudiensi

Pada tanggal 20 mei 2014 lalu Koalisi Java Sutra telah mengirimkan surat permohonan melakukan audiensi dengan ibu Risma selaku Walikota Surabaya sehubungan dengan program kerjasama peningkatan perbaikan layanan publik di dua layanan dasar (pendidikan dan kesehatan) kota Surabaya. Dimana program ini juga telah diketahui oleh Kemenpan sebagai salah satu item mewujudkan reformasi birokrasi yang sedang beliau canangkan.

Walaupun kami sudah mengikuti semua prosedur keskretariatan dengan benar, namun hingga hari ini (hampir empat bulan berjalan) surat kami belum mendapatkan kejelasan mengenai statusnya. Apakah dijadwalkan ataukah di tolak. Prosedur yang berbelit dan cukup lambatnya respon di internal pemkot sendiri, sangat mengecewakan kami selaku masyarakat surabaya yang ingin memberikanaspirasi dan partisipasinya untuk pembangunan kota surabaya itu sendiri.

Dan ini cukup disayangkan mengingat dalam dua tahun terakhir ini, pemerintah kota surabaya mendapat sejumlah penghargaan atas upayanya melakukan terobosa-terobosan inovatif dalam mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Dan tentu saja kejadian ini tidak mencerminkan prestasi tersebut, apalagi terjadi di garda terdepan dan administratif di internal pemerintah kota itu sendiri. Hanya untuk meminta kepastian penjadwalan audiensi saja kami dibiarkan terkatung-katung hingga hampir empat bulan?

Java Sutra ( jaringan Advokasi dan transparansi Anggaran) sendiri merupakan koalisi dari berbagai CSO di surabayayang concern mulai dari kesehatan, pendidikan, perempuan, HAM dan Anggaran, merasakan penting dan perlunya untuk ikut berkontribusi serta berpartisipasi terlibat menciptakan pemerintahan kota surabaya yang lebih baik terutama dalam pelayanan publiknya. Sehingga dalam audiensi ini diharapkan bisa tercipta pemahaman dan kesepakatan kerjasama yang baik antara pemerintah dan Java Sutra tentang capaian yang dilakukan serta apa saja yang menjadi hambatannya, sehingga bisa diambil langkah-langkah solutif dan konstruktif untuk perbaikan layanan publik terutama di sektor pendidikan dan kesehatan di surabaya.

Harapan kami, permasalahan ini bisa segera diselesaikan, dan kami bisa mendapat kepastian beraudiensi dengan ibu, karena ini bukan merupakan masalah yang rumit untuk pemerintah sekaliber Surabaya melakukan pengaturan penjadwalan. Atau mungkin memang harus ada upaya pembenahan di bagian Humas agar masalah yang sama tidak muncul lagi, yang bisa menghambat partisipasi dan aspirasi pihak lain yang ingin membantu pembangunan kota surabaya menjadi lebih baik.

Salam

Vita (Koalisi Java Sutra)