Setiap orang yang bekerja pada pemerintahan, lembaga swasta atau korporasi dengan jenjang pendidikan tinggi pasti menginginkan adanya peningkatan penghasilan maupun karier, demikian pula akan berlaku pada birokrat lingkungan Pemkot Salatiga.
Dalam koran Suara Merdeka 23 Maret 2017, ditulis pendaftaran Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemkot Salatiga setelah diperpanjang, gagal lagi, hanya lima orang pendaftar dari hasil pendaftaran pertama dan perpanjangan pendaftaran. Ada rencana pendaftaran akan diperluas ke kabupaten kota lainnya. Langkah ini diharapkan akan menjadi solusi menyelesaikan masalah seleksi terbuka JPTP Pemkot Salatiga pada Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Dinas Satpol PP dan Dinas Perpus Arsipda yang saat ini belum diminati oleh pejabat eselon tiga pada lingkungan Pemkot Salatiga. Dengan menawarkan langusng ke luar Salatiga, nampaknya Pemkot Salatiga tidak ingin terlebih dahulu melakukan upaya analisis masalah atas kejadian itu.
Pemkot Salatiga, ibaratnya sedang berdagang saat ini manawarkan produknya pada lingkungannya sendiri. Dalam dunia bisnis, pemilik dagangan, apabila mengetahui dagangannya ditawarkan dua, tiga kali pada lingkungan yang mempunyai potensi banyak pembeli tanpa pesaing, tidak ada yang menawar atau membeli produknya, pemilik produk akan cepat-cepat mengambil langkah untuk menganalisa, mencari informasi pada calon sasaran pembeli atau calon pelanggannya, tidak akan langsung melempar dagangannya ke luar daerah pemasaran lainnya, seperti yang akan dilakukan oleh Pemkot Salatiga, akan menawarkan JPTP ke kabupaten/kota di sekitarnya karena dua kali gagal menawarkan jabatan yang ditawarkan.
Ya perlu dianalisa, mengapa tidak ada yang berminat mengikuti lelang jabatan ?, apakah peminatnya merasa segan sebagai orang timur, "jabatan kok diperebutkan", apakah 40-an pejabat di lingkungan Pemkot Salatiga tidak mampu membuat paper, atau tidak ada yang mampu memimpin salah satu jabatan dari empat jabatan yang ditawarkan, apakah karena terbiasa pada posisi comfort zone, atau apakah ada faktor lain yang menyebabkan puluhan orang sama sekali tidak ada yang tertarik mengikuti seleksi terbuka itu ?.
Untuk memperoleh informasi sebagai bahan analisa, ternyata tidak sulit. Mengapa mereka pada ngambeg tidak mendaftar?. Jawaban pertama yang ditemui seperti yang ditulis harian Suara Merdeka awal bulan ini, sudah diploting orangnya. Jawaban kedua, adanya calon peserta dilarang memilih jabatan Dinas Kominfo, padahal ia mempunyai basic pendidikan dalam ilmu komunikasi. Jawaban ketiga, dua panitia seleksi berasal dari unsur akademisi lokal, diragukan mampu berlaku adil. Tiga jawaban ini sudah cukup untuk menjawab dugaan-dugaan mengapa mereka mengulur-ulur waktu mendaftar JPTP.
Potret di atas menggambarkan, bahwa pada lingkungan Pemkot Salatiga terdapat dua pandangan yang berbeda terhadap penempatan JPTP, pejabat yang masih berfikiran pola lama atau kolot, berpandangan kuno, menginginkan siapa yang menjabat harus orang-orang dekatnya walaupun kemampuannya tidak prima, sementara mereka yang berpandangan modern berkeinginan sesuai dengan regulasi pemerintah, jabatan dilakukan dengan seleksi terbuka secara fair, terbuka berdasarkan hasil essesment.
Dari sudut pandang awam, adanya niat memploting seseorang menunjukkan pejabat yang sedang berkuasa ingin menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan egonya. Kurang siapnya sejumlah pejabat Pemkot Salatiga menerima perubahan dari comfort zone ke comtetition zone, karena mereka kurang percaya diri, tidak mampu atau ada rasa kawatir bekerjasama dengan orang-orang yang bukan kelompoknya, adanya maksud terselubung mementingkan kelompoknya, seperti hutang budi, hutang jasa, atau hutang sesuatu kepada empat orang yang diploting, tanpa berfikir panjang bahwa telah merendahkan pejabat lainnya yang jumlahnya lebih banyak. Kondisi seperti ini dapat memicu konflik dingin antar para pejabat.
Pada beberapa pemerintahan daerah banyak dijumpai sudah banyak berubah, melakukan lelang terbuka. Pemerintah telah menyediakan regulasi untuk menuju pemerintahan ke depan lebih baik, ternyata di Salatiga masih ada pejabat yang masih berat membuka diri menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Kalau pejabat publik saja sulit merubah dirinya menyesuaikan kebijakan Pemerintah pusat dalam mewujudkan good governance dan good government, bagaimana dengan yang awam ?.
Apabila permasalahan gagalnya lelang jabatan JPTP sekedar adanya ploting, larangan terhadap salah seorang memilih jabatan yang diinginkannya, dua panitia seleksi berasal dari akademisi lokal yang diragukan berlaku adil. Cabut saja larangan itu, beri kesempatan mereka memilih Dinas pilihannya, kalau calon sudah terlanjur mengajukan paper lamaran, diminta saja untuk mengganti paper lain sesuai pilihannya. Dua akademisi yang diragukan berlaku tidak obyektif, diganti salah satu atau keduanya, masih banyak akademisi dari perguruan tinggi di luar Salatiga. Menawarkan empat jabatan itu ke OPD luar Salatiga bukanlah solusi yang baik sebelum melakukan analisa dan mengurai permasalahan yang ada.
Jangan terkesan hanya karena ingin memperjuangkan satu dua orang, mengorbankan banyak rekan sejawat yang sudah lama bersama-sama mengukir pembangunan di Salatiga. Calon peserta dari luar kota pun belum tentu akan tertarik apabila mendengar adanya skenario ploting jabatan dari peserta lainnya, belum lagi mereka harus menyusun paper, mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk biaya pemeriksaan kesehatan fisik, rohani, jiwa, narkoba, psikotes, beaya transportasi, penginapan, konsumsi selama mengikuti tes assesment yang biasanya dilakukan diluar kota, menjadi tanggungan pribadi calon peserta dan pengeluaran lain-lain dari kota asalnya ke Salatiga.
Pelinya lelang jabatan ini tidak sulit untuk diurai apabila tidak ada maksud terselubung dari tujuan pemlotingan.