Kita tahu bahwa zaman sekarang merupakan zaman orde baru yang tidak ada bedanya dengan zaman reformasi. Mengapa? Sebab kasus korupsi tidak pernah diselesaikan dengan baik dan tidak ada tindakan tegas oleh pemerintah.
Dapat kita lihat pada Zaman Soeharto menjadi presiden ke-2, banyak kasus korupsi terjadi akibat Presiden Soeharto menyalahgunakan posisinya sebaliknya menjadi koruptor dengan tingkat korupsi tertinggi yang dialami oleh Indonesia. Di Zaman Soeharto, tidak ada namanya kebebasan untuk melaporkan atau protes terhadap pemerintahan sebab rakyat takut akan sifat kediktatoran Soeharto sendiri.
Lalu mengapa korupsi selalu terjadi? Jawabannya adalah penyalahgunaan posisi akibat keegoisannya tanpa mempertimbangkan pengaruhnya terhadap orang lain. Di pikiran para koruptor yang penting saya bisa hidup dengan mewah dan tercukupi sedangkan orang lain dibiarkan menderita karena akibatnya.
Apa bedanya antara korupsi Orde Reformasi dan korupsi Orde Baru?
- Orde Reformasi
Pada era reformasi, kekuasaan sudah terdistribusi ke pusat kekuasaan baru. Korupsi semakin menjalar dan tidak hanya dikendalikan oleh Istana tapi dilakukan juga oleh kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan baru. Istilahnya, terjadi desentralisasi korupsi.
Bagaimana modus korupsi yang dilakukan Soeharto? Karena model korupsi yang dilakukan Soeharto bersifat terpusat, Yang dimaksud korupsi terpusat ialah korupsi yang dilakukan dengan perubahan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di suatu negara, oleh karena itu tujuannya korupsi agar menguntungkan di pihak anaknya, keluarga, atau kelompok kecil yang dibentuk oleh Presiden. Contoh nyata di kehidupan orde baru bisa dilihat dari kasus Anthony Salim dan Liem Sioe Liong (Sudono Salim) yang bisnisnya berkembang dengan pesat saat Orde Baru.
Bagaimana yayasan yang dikendalikan langsung Soeharto memiliki aset besar tanpa ada pertanggungjawabannya atas aset dengan contoh seperti Yayasan Supersemar. Kalian pasti bingung sebenarnya dimana sumber aset yayasan tersebut? Sumbernya berasal dari hasil kerja rakyat yang dicuri dalam bentuk perubahan peraturan lalu juga dapat disebut dengan korupsi diam-diam. Bentuk penyelewengan lainnya yang dilakukan Soeharto ialah ingin menjadikan anaknya sebagai supplier karena anaknya tersebut merupakan pemilik perusahaan serta ingin membuat perusahaan yang dikelola oleh anaknya dapat sukses dan berhasil tanpa hambatan sedikitpun.
Sebagai Panglima tertinggi ABRI, diajuga memiliki kewenangan penuh akan militer di Indonesia sehingga rakyat yang tidak terima terhadap kasus korupsi yang dilakukan Soeharto takut untuk melawannya. Sebab Soeharto membentuk suatu kelompok kecil yang diberi nama Petrus (Penembak Misterius). Mereka akan bertindak untuk membunuh semua yang orang yang tidak mematuhi Soeharto dengan perintah Soeharto. Sehingga kasus korupsi yang dilakukan Soeharto tidak pernah diproses secara hukum pada era reformasi.
- Orde Baru
Pada era Orde Baru, kasus korupsi sering dilakukan oleh para pejabat negara ataupun pejabat daerah. Kasus korupsi di zaman ini meningkat tajam dan tidak pernah ada berita yang mengatakan kasus korupsi telah selesai.
Misal Kasus E-KTP yang mengalami kerugian sebesar Rp 2,3 triliun dengan tersangka Setya Novanto sebagai ketua DPR RI. Tidak ada berita yang mengatakan bahwa Novanto telah diadili sebagaimana proses hukum yang terjadi di Indonesia. Setya Novanto adalah orang yang tidak memiliki conscience,sebab Novanto sudah sering terbukti melakukan penyuapan terhadap para saksi agar tidak memberi tahu bahwa dia melakukan tindak korupsi terhadap Proyek E-KTP.
Novanto seringkali lolos dengan mudah karena upaya pemerintah yang kurang tegas dan kurang terorginir dengan baik. Malah saksi yang membelanya masuk penjara akibat terjerat hukum pemalsuan kesaksian dan Pengacara yang dipakai untuk mebantu Novanto malah terjerat hukum. Sudah sangat jelas bahwa KPK sebagai pemberantas korupsi tetapi tidak melakukan tugasnya dengan baik. Menurut saya KPK sebenarnya tidak diperlukan, yang diperlukan semestinya penyuluhan yang dilakukan pemerintah dengan cara yang memicu conscience agar menghindari korupsi.